Selasa, 7 November 2017 | 22:31:43

DPRDSU Minta Poldasu Tangkap Pelaku Trafficking TKW

Erris
PATROLINEWS.COM, Medan - DPRD Sumut melalui Komisi E meminta Poldasu segera menangkap pelaku diduga telah melakukan trafficking terhadap seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia sesuai dengan laporan keluarga korban kepada dewan dan juga telah telah dilaporkan ke Poldasu.
            
Hal ini merupakan rekomendasi sementara dari pertemuan Komisi E DPRD Sumut dengan pihak keluarga seorang TKW di Malaysia Ratini, Disnaker (Dinas tenaga kerja) Provsu, Kanwil Kemenkum dan HAM Sumut, Ombudsman wilayah Sumut dan perwakilan Somat (Solidaritas masyarakat anti trafficking), dipimpin anggota Komisi E HM Nezar Djoeli ST, Selasa (7/11/2017) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

Nezar yang didampingi anggota Komisi E lainnya seperti Iskandar Sinaga, Firman Sitorus, Ari Wibowo, Tiaisyah dan Syahrial Tambunan menyebutkan, pertemuan membahas masalah pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri diduga ada human trafficking diskors, karena pihak Poldasu dan BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) tidak hadir.

Namun, katanya, dari pertemuan tersebut dikeluarkan beberapa point rekomendasi sementara, selain meminta Poldasu menangkap pelaku diduga melakukan trafficking, Komisi E juga akan memanggil kembali Poldasu dan BP3TKI dan Keimigrasian di Belawan untuk menyelesaikan persoalan yang sebelumnya sudah dilaporkan pihak keluarga.
            
Dalam pertemuan itu, kata Nezar lagi, suami dari salah seorang TKW Ratini menggugat atas istrinya yang hilang menjadi TKI di Malaysia, diduga telah terjadi human trafficking, karena dikelilingi oknum-oknum dari agen pengiriman TKI tidak resmi. Pihak keluarga juga telah melaporkan ke Poldasu tapi tidak ada tindaklanjut Poldasu menangkap pelaku yang mengirim pertama ke Malaysia sebagai TKW masing-masing Y br Aritonang dan S.
            
"Dengan minimnya pengetahuan mekanisme pengiriman TKW ke luar negeri, Ratini dan suaminya mengikuti apa yang diperintahkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Persoalan ini dilaporkan solidaritas masyarakat anti trafficking ke DPRD Sumut," tambah Nezar.
            
Berdasarkan laporan Somat, lanjut Nezar, sampai saat ini belum ada penyelesaian konkrit yang diperoleh pihak pengadu, meski kasus tersebut sudah dilaporkan ke Poldasu. Padahal, berdasarkan UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 2 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau member bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda sedikitnya Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
            
Selanjutnya pada pasal 4 menyatakan setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud mengeksploitasi di luar wilayah Indonesia dipidana dengan penjara sedikitnya 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda sedikitnya Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
            
Perwakilan Somat Johan Merdeka berharap Komisi E dapat mengungkap dugaan human trafficking diduga terjadi terhadap Ratini dan mendorong dewan menyelesaikan persoalan agar pihak keluarga tidak terus menerus merasa was-was.(Erris)

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 20:53:00
Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11
DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS
Kamis, 2 November 2017 | 21:46:32
DPRD Sumut : UMP Sumut 2018 Belum
BERIKAN KOMENTAR
Top