Iklan bank sumut
Rabu, 11 Oktober 2017 | 20:22:50

Tinjau Lokasi Pasar Aksara, DPRD Sumut Panggil Walikota Medan & Bupati Deli Serdang

Pasar Aksara Dikelola Pemkab Deli Serdang
Nando
PATROLINEWS.COM, Medan - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRDSU) akan segera memanggil Walikota Medan, Bupati Deli Serdang,  Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, BPN Medan dan BPN Deli Serdang untuk membahas penyelesaian Pasar Aksara, Medan yang telah membuat 800 pedagang terlantar.

"Hasil peninjauan kita ternyata lokasi Pasar Aksara ini merupakan wilayah Deliserdang. Kita akan mendudukan dan memanggil para pihak terkait. Kalau pemerintahan Deli Serdang yang nantinya mengelola Pasar Aksara maka kita akan tuntut pemerintahan Deli Serdang untuk melakukan pembangunan pasar ini untuk para pedagang," tegas Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Jenny Riany Luci Berutu kepada para wartawan saat meninjau lokasi Pasar Aksara Jl. Prof M. Yamin, Rabu (11/10/2017).

Tampak hadir dilokasi, Robi Agusman Harahap SH (Ketua), Jenny Riany Luci Berutu (Wakil Ketua), Siti Aminah Perangin-Angin SE MSP, Richard Pandapotan Sidabutar SE, Jantoguh Damanik S.Sos dan Lidiani Lase serta puluhan pedagang Pasar Aksara.

Srikandi Partai Demokrat ini juga meminta agar para pedagang menahan diri dan jangan melakukan tindakan anarkis sampai ada hasil keputusan nantinya.

"Kita berharap jangan ada kekerasan, nanti akan kami panggil dalam waktu secepatnya, bagaimana prosesnya, kalau nantinya diserahkan kepada Pemkab Deli Serdang maka kami akan usahakan para pedagang untuk dapat berjualan di Pasar Aksara ini," pungkasnya.

Terkait harapan pedagang agar dapat berjualan sebelum pembangunan Pasar Aksara daripada membuat macat jalan raya, Jenny mengatakan sebenarnya dirinya sangat setuju, namun dia mengkhatirkan akan adanya chaos (bentrok,red) diantara para pedagang nantinya.

"Saya tidak tahu apakah para pedagang sudah dapat saling berkordinasi, siapa yang nantinya dapat berjualan di tempat ini. Kan gak gampang juga memindahkan 800 pedagang kembali disini, bisa terjadi keributan diantara mereka. Jadi lokasi ini biarkan saja dulu seperti ini. Sabar dulu," ujarnya.

Sementara, Richard Sidabutar meminta agar pemerintah terlebih dahulu memikirkan nasib para pedagang dan jangan diterlantarkan.

"Bahwa selama ini Pemko Medan dalam hal ini PD Pasar Kota Medan yang mengelola dan menguasai tentu harus mengembalikan fungsi pasar itu kembali dengan menampung para pedagang. Mereka mengeluh saat Pasar Aksara terbakar dan akan direlokasi ke eks RS Martondi karena lokasinya terlalu jauh," katanya.

Dijelaskannya, bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat pada Rabu (11/10/2017) tadi pagi, diketahui bahwa DPRD Kota Medan mengatakan bahwa Pemko Medan tidak memiliki alas hak Pasar Aksara.

"Dalam RDP di DPRD Sumut pagi tadi kita mendengar bahwa DPRD Kota Medan mengatakan alas hak tidak ada, jadi lokasi tanah ini merupakan tak bertuan padahal tanah ini wilayah administratif Deli Serdang. Kita juga bingung apa hubungannya dengan Pemko Medan. Memang katanya ada dulu penyerahan Pemkab Deli Serdang ke Pemko Medan dan Pemko Medan mengatakan mempunyai sertifikat HGB. Tetapi kenapa para pedagang ini tidak dapat diurus, kalau misalnya ini tidak terurus maka dikembalikan saja lokasi ini ke Pemkab Deliserdang agar mereka yang mengelola aseetnya. Kalau boleh bersinergi Pemkab Deliserdang dan Pemko Medan mungkin bisa membangun kembali Pasar Aksara dan bisa mempekerjakan kembali para pedagang," uranya.

Oleh karena itu, lanjut Richard, setelah terbakar dan tidak dibangun kembali oleh Pemko Medan maka mempertanyakan apakah memang ada niatan Pemko Medan untuk membangun kembali fungsi pasar tradisional.

"Kalau PD Pasar Kota Medan memiliki kemauan tetapi Walikota Medan belum mengeluarkan kebijakan. Dan dalam RDP nanti kita akan mengundang pihak-pihak terkait Pemko, Pemkab, PD Pasar dan para pedagang supaya masalah ini semakin mengerucut. Intinya kita meminta agar pemko segera merevitalisasi pasar aksara," tegasnya.

Sebagai solusi sementara, Richard mempersilahkan pedagang untuk menggunakan lokasi Pasar Aksara untuk berjualan sebelum ada tindakan konkrit dari pemerintah untuk melakukan revitalisasi.

"Ya silahkan saja, daripada membuat jalanan macat. Lagipula dengan mereka berdagang maka akan mereka dapat menghidupi keluarganya dan mengurangi pengangguran," tegas anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra ini.

Senada, Anggota DPRDSU Jantoguh Damanik juga menyetujui usul pedagang untuk dapat menggunakan lokasi Pasar Aksara untuk berjualan. Kendati situasi tempat tersebut sudah ditembok keliling.

"Kompak, bersatu, tetap berjuang. Hancurkan saja tembok itu, ini untuk rakyat. Kalau saya mengatakan kuasai segera daripada membuat macet jalan raya," katanya yang disambut sorak gembira para pedagang.

Sedangkan Perwakilan pedagang Pasar Aksara, Saut Turnip kepada awak media ini berharap agar pedagang dapat diperbolehkan berjualan menunggu keputusan pemerintah untuk membangun kembali Pasar Aksara.

"Karena kondisinya masih belum ada kejelasan, maka kami berharap agar kami pedagang bisa berjualan, dan kalau ada keinginan pemerintah untuk membangun maka kami semua akan keluar dari lokasi Pasar Aksara ini tanpa tuntutan secara baik-baik," ungkap Saut Turnip, Sekretaris Pedagang Ppadagang, Ungkap perwakilan pedagangasar Aksara.

Diketahui, Pasar Aksara mengalami kebakaran hebat pada 12 Juni 2016 lalu, namun hingga kini nasib 800 orang pedagang Pasar Aksara belum mendapatkan solusi dari Pemerintahan Kota Medan. Malahan kondisi pasar Aksara saat ini sudah rata dengan tanah dan ditembok keliling dan tidak diberikan untuk digunakan pedagang untuk berjualan sementara sebelum ada keputusan pembangunan pasar aksara kembali. Mirisnya, ratusan pedagang tersebut akhirnya berjualan di sepanjang jalan raya hingga menimbulkan kemacatan dan membuat kota Medan tampak kumuh tidak tertata. (Nando)


BERITA LAINNYA
Senin, 16 Oktober 2017 | 21:54:54
KPK RI Sambangi DPRD Medan
BERIKAN KOMENTAR
Top