Iklan bank sumut
Senin, 9 Oktober 2017 | 22:56:20

DPRD Sumut : Peningkatan Status Polrestabes Medan Tak Mampu Kurangi Kejahatan Begal

Nando
PATROLINEWS.COM, Medan -  Kejahatan di jalan raya yang dikenal begal sudah masuk kategori darurat. Keadaan ini sebagai akibat dari absennya negara dalam melindungi warganya. Padahal peningkatan status Polresta Medan menjadi Polrestabes Medan juga sama sekali tidak mengurangi kejahatan begal. Sementara itu, otoritas dalam menangani keamanan, telah diberikan oleh negara kepada Polri.

Demikian diungkapkan Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan ST dalam pers rilisnya yang diterima redaksi Patrolinews.com, Senin (9/10/2017).

"Polri dipersenjatai sebagai institusi penegak hukum. Melindungi dan menciptakan rasa aman dari berbagai gangguan dari dalam negara," ungkap politisi muda dari Partai PDI-Perjuangan itu.

Jumlah personil yang sedikit dan beragamnya tindak kriminal menjadi alasan klasik dari Polri atas lemahnya penanganan kejahatan di jalan raya ini.

Maka tidak berlebihan jika masyarakat menjadikan polri sebagai satu-satunya harapan dalam menuntaskan, menghentikan kejahatan begal. Absennya Polri akan menjadikan kondisi lapangan semakin buruk.

"Kita sering menyaksikan tayangan di berbagai media sosial, bagaimana kemarahan warga ketika ada pelaku begal yang tertangkap, atau gagal melakukan aksinya," tukasnya.

Akibatnya lanjut anggota komisi C DPRDSU itu, masyarakat main hakim sendiri karena negara dianggap terlambat bahkan absen dalam memberi rasa aman.

"Jika kondisi ini dibiarkan terus, maka masyarakat akan mengambil alih tugas polri dalam memberi rasa aman. Para pelaku akan di"massa"kan, bahkan sangat mungkin para pelaku akan dimatikan oleh masyarakat yang sudah sangat marah. Sementara, situasi barbar ini tentu bukan tujuan kita bernegara, tetapi jika terus terjadi pembiaran, maka kemarahan yang terorganisasi pasti akan menghadirkan gejolak sosial yang tidak pernah kita bayangkan," tegasnya.

Kejahatan jalan raya (begal) terjadi akibat berbagai faktor seperti kemiskinan, pengangguran, konsumsi narkoba, dan berbagai persoalan sosial lainnya.

"Tingginya jumlah masyarakat yang menjadikan jalan raya sebagai lapangan pekerjaan juga berhubungan dengan kejahatan jalan raya," tutup Sutrisno Pangaribuan. (Nando)

BERITA LAINNYA
Senin, 16 Oktober 2017 | 21:54:54
KPK RI Sambangi DPRD Medan
BERIKAN KOMENTAR
Top