Rabu, 4 Oktober 2017 | 22:13:43

Disoal Pembagian Jatah KIP, Ratusan Warga Datangi Anggota DPRDSU Augus Napitupulu

PATROLINEWS.COM/IST
TERIMA PENGADUAN - Anggota DPRD Sumut Augus Napitupu SH didampingi Dameria Pangaribuan dan staf dewan Saulina Napitupulu dan Yuki sedang menerima pengaduan dan keluhan masyarakat Jalan Elang Ujung Kecamatan Medan Denai.
PATROLINEWS.COM, Medan - Ratusan Masyarakat Jalan Elang Ujung Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan mengadu kepada anggota DPRD Sumut Augus Napitupulu SH menyangkut pembagian "jatah" KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang salah sasaran, karena bukan jatuh ke tangan orang miskin, melainkan "pindah" ke tangan orang-orang  berduit.

Pengaduan itu disampaikan perwakilan masyarakat Jalan Elang Kenedi Manalu, Padan Sinaga, Ariston Naibaho, Ervita Marpaung dan El Manik kepada Augus Napitupulu didampngi anggota DPRD Sumut Dameria Pangaribuan, Rabu (4/10/2017) di Jalan Elang Medan ketika melakukan kegiatan Reses di daerah itu.

"Tolong kami pak dewan, pembagian jatah KIP dan KIS ini sangat diskrimnasi, kami masyarakat miskin tidak dapat memiliknya, karena sudah jatuh ke tangan orang-orang berduit dan memiliki rumah mewah. Padahal dalam program pemerintah, jatah KIP dan KIS ini seharusnya diperuntukkan kepada orang-orang miskin seperti kami," ujar Kenedi.

Berkaitan dengan itu, tandasnya, masyarakat sangat berharap agar  pemerintah melalui Kepling (Kepala Lingkungan) dan Lurah mendata kembali masyarakat miskin atau kurang mampu di daerah ini, sebab masyarakat yang berekonomi lemah sangat membutuhkan jatah KIP dan KIS.

Sementara itu, Ariston Naibaho juga mengeluhkan tentang penderitaan masyarakat di seputaran Jalan Elang yang hingga kini tidak memperoleh jatah Raskin (beras miskin). Padahal program pemerintahan Jokowi sudah tegas menekankan, agar masyarakat yang kurang mampu berhak memperoleh Raskin. "Tapi justru yang dapat masyarakat yang memiliki ekonomi mapan," katanya.

Lain halnya yang dikeluhkan Ervita Marpaung yang sampai saat ini tidak bisa memperoleh KTP (kartu tanda penduduk), dengan alasan blanko KTP sudah habis, sehingga para pemuda yang baru menyelesaikan pendidikannya tidak dapat melamar jadi ASN (Aparatur Sipl Negara) maupun pegawai swasta, karena belum memiliki KTP dimaksut.

"Belum adanya KTP bagi pemuda dan pemudi di daerah ini, tentunya melahirkan banyak pengangguran yang secara atomatis akan timbul penyakit sosial dan maraknya peredaran narkoba yang pada akhirnya akan merusak para generasi penerus bangsa. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, untuk menyelamatkan anak bagsa, sebab narkoba saat ini ada dimana-mana," kata Ervita.

Sementara itu, tokoh masyarakat Jalan Elang El Manik  bahkan meminta kepada anggota dewan agar memperjuangkan anggaran perbaikan paret di sepanjang Jalan Elang I dan II, karena akibat sempit dan dangkalnya  paret tersebut, ketika hujan turun, mengalami banjir yang tingginya mencapai 1 meter, sehingga rumah-rumah penduduk tenggelam kebanjiran.
"Pernah suatu ketika hujan turun, ketinggian banjir mencapai 1 meter. Pada saat itu  ada pasu-pasu (pemberkatan) di Gereja GKPI Jalan Elang. Para pengantin beserta keluarganya terpaksa tengah malam pulang ke rumahnya, karena mobil yang mereka tumpangi mogok dan tidak bisa melewati banjir," katanya seraya berharap agar Pemko Medan maupun Pemprovsu melakukan perbaikan terhadap paret di kawasan tempat tinggal mereka, agar masyarakat tidak lagi lengganan banjir.

Bawa Dalam Rapat

Menanggapi keluhan warga masyarakat, Augus Napitupulu berjanji akan membawa persoalan masyarakat dalam rapat dengar pendapat Komisi E dengan sejumlah intansi terkait, baik menyangkut tidak tepat sasarannya pembagian kartu KIP dan KIS serta jatuhnya Raskin kepada oknum masyarakat yang berduit.

"Keluhan kalian akan kami bahas di rapat Komisi dengan mengundang instansi terkait di Pemko Medan maupun Pemprovsu. Kita akan usulkan kepada Kepling maupun Lurah untuk mendata kembali masyarakat yang berhak memperoleh KIP, KIS dan Raskin," ujarnya sembari menambahkan, menyangkut perbaikan paret guna mengatasi banjir, harus menjadi perhatian Pemko Medan maupun Pemprovsu.(Nando)

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 20:53:00
Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11
DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS
BERIKAN KOMENTAR
Top