Minggu, 1 Oktober 2017 | 22:04:37
Sumut Tidak Ikut Konsorsium Parwisata Halal di Jakarta dan Padang

DPRD Sumut: Kadis Pariwisata Jangan Hanya Vakum dan Berserah Kepada Tuhan

Kantor DPRD Sumut
PATROLINEWS.COM, Medan - Komisi B DPRD Sumut mengaku sangat kecewa tidak diikutkannya Provinsi Sumut mengikuti  "Konsorsium Pariwisata Halal" yang digelar Kementerian Pariwisata di Jakarta dan Padang baru-baru ini. Padahal daerah ini sedang  mengembangkan pariwisata  Danau Toba menjadi salah satu kawasan pariwitasa strategis nasional dengan 80 persen pengunjung berasal dari Malaysia atau komunitas muslim.

Kekecewaan ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD Sumut Siti Aminah Peranginangin SE, Jenny RL Berutu SH dan Satriya Yudha Wibowo kepada wartawan, Minggu (1/10/2017) di Medan melalui telepon menanggapi tidak diikutkannya Propinsi Sumut dan kabupaten/kota se-Sumut dalam konsorsium  pariwisata halal di Jakarta dan Padang.

"Kita kecewa dan kaget, ketika mengetahui Sumut tidak diundang untuk mengikuti konsorsium parisiwata halal yang digelar Kementerian Parisiwata di Jakarta dan Padang baru-baru ini. Padahal ada  10 provinsi yang diundang dalam acara tersebut di antaranya Provinsi NAD, Sumatera Barat, Banten, Sulawewi Selatan, Jawa Tengah dan lainnya. Sedangkan Provinsi Sumut maupun kabupaten/kota se-Sumut, tidak ikut," tandas Siti Aminah. 

Padahal Sumut saat ini, tandas Siti Aminah yang juga politisi PDI Perjuangan ini, sedang memacu untuk mengembangkan objek wisata Danau Toba yang 80 persen wisatawannya berasal dari Malaysia dan masuk dalam kawasan destinasi prioritas nasional.

 "Disini perlunya Kadis Pariwisata Provsu berinovatif menjual objek wiisata di Sumut, jangan hanya vakum dan berserah kepada Tuhan," ujarnya.

Seharusnya, tandas Siti Aminah, Dinas Pariwisata Provsu mempersiapkan konsep dan ikut proaktif dalam konsorsium wisata halal dimaksud. Jepang dan Korea Selatan sedang gencar-gencarnya (mempersiapkan wisata halal), tapi kenapa Sumut tidak. Ini perlu bahan masukan bagi Gubsu untuk menegur Kadis Pariwisata, agar proaktif dalam pengembangan pariwisata. 

Dalam persoalan ini, tandas Satriya Yudha Wibowo, Komisi B  telah menghubungi Kementerian Pariwisata dan mempertanyakan mengapa tidak diundang  dalam kegiatan membahas mengenai pengembangan wisata halal tersebut. Tapi pihak kementerian menganjurkan untuk mempertanyakan persoalan tersebut ke Dinas Pariwisata Provsu.

"Saat ini di Danau Toba ada Badan Otorita Dana Toba (BODT) yang bertugas untuk mengkonsep kepariwisataan. Salah satu program yang sedang dilaksanakan, yakni program homestay. Namun, program tersebut belum dikelola secara profesional seperti halnya di Bali yang menerapkan  konsep wisata halal," katanya. 

Satriya berharap program homestay dikelola secara profesional, kalau memang itu yang sedang dikembangkan. Di Bali juga ada hotel halal yang melarang keras menjual alkohol dan jika ada tamu menginap harus berstatus suami istri, tidak boleh merokok dan ada kitab suci Alquran serta sajadah di setiap kamar. Padahal 80 persen pekerja di hotel tersebut beragama hindu dari penduduk lokal," ungkapnya. 

Ditambahkannya, konsep wisata halal bukan semata-mata masalah agama, tetapi juga prisipil bagi para wisatawan seperti ada yang tidak suka rokok, alkohol maupun makanan yang tidak halal. Hal itu harus dikembangkan juga di daerah wisata di Propinsi Sumut, karena wisata halal merupakan kebutuhan bagi Sumut. (Erris).

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 20:53:00
Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11
DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS
BERIKAN KOMENTAR
Top