Iklan bank sumut
Kamis, 28 September 2017 | 20:17:44
Pemkab Karo Kurang Kordinasi

Miris..!! 85 Miliar Dana Hibah BNPB Tahun 2017 Untuk Pemkab Karo "Parkir" di Pemprovsu

Penanganan Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung Berdampak
Erris
Anggota DPRD Sumut, Siti Aminah Peranginangin SE
PATROLINEWS.COM, Medan - Anggota DPRD Sumut, Siti Aminah Peranginangin  SE mengaku sangat kecewa terhadap Pemkab Karo yang tidak proaktif "merebut" anggaran Rp85 miliar dana hibah Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) tahun 2017 untuk Kabupaten Karo yang saat ini "parkir" di Pemprovsu.

"Akibatnya alokasi dana hibah BNPB tersebut belum terealisasi. Inilah bukti kurang kordinasinya Pemkab Karo dengan Pemprovsu, sehingga penatausahaan penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung  belum optimal sampai saat ini. Padahal masyarakat masih sangat membutuhkan dana tersebut," ujar Siti Aminah Peranginangin, Kamis (28/9) saat dihubungi melalui telepon selulernya sembari menambahkan dirinya sedang berada di Kabupaten Karo.

Padahal, tambah politisi PDI Perjuangan Sumut itu, Gubsu HT Erry Nuradi sudah begitu terbuka kepada Pemkab Karo untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemprovsu, agar dana hibah BNPB sebesar Rp85 miliar yang dipergunakan untuk penyediaan air bersih, makanan dan permukiman dapat segera terealisasi.

"Masih banyak masyarakat pengungsi yang tidak mendapat air bersih yang memadai, karena hidup ditenda-tenda darurat dan jambur adat serta kekurangan makanan. Yang paling mirisnya sampai sekarang tidak memiliki rumah tempat tinggal. Padahal angaran untuk itu sudah disediakan sebesar Rp85 miliar di Pemprovsu," tegas Siti Amihan.

Menurut srikandi PDI Perjuangan tersebut, Gubsu dalam rapat paripurna DPRD Sumut juga sudah menyampaikan, belum dicairkannya dana hibah BNPB Karo ini, akibat Pemkab Karo kurang proaktif berkordinasi dengan Pemprovsu. 

"Pemkab Karo harusnya lebih proaktif melakukan koordinasi dan upaya lainnya dalam proses pengembalian kondisi dilapangan, sehingga kehidupan masyarakat kembali dapat berjalan normal," ujar anggota dewan dari Dapil (daerah pemilihan) Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini.

Seperti diketahui, Gubsu dalam rapat paripurna DPRD Sumut baru-baru ini  menjelaskan, program dan alokasi anggaran yang telah diprogramkan  Pemprovsu untuk membantu penanggulangan bencana alam erupsi gunung Sinabung merupakan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi rehabilitasi rekonstruksi penanggulangan bencana gunung Sinabung.

"Di P-APBD Sumut tahun 2017, Pemprovsu  hanya menambahkan alokasi anggaran sebesar Rp45 juta dari yang semula dialokasikan Rp245,77 juta," ujar Gubsu sembari meminta Pemkab Karo untuk terus berkordinasi dengan Pemprovsu dalam menangani bencana erupsi Gunung Sinabung, agar penderitaan masyarakat dapat cepat teratasi.

Menanggapi desakan Gubsu tersebut, Siti Aminah mengigatkan Pemkab Karo agar lebih bersemangat "menjolok" anggaran ke Pemprovsu maupun ke pemerintah pusat, guna menambah anggaran penaggulangan korban erupsi Gunung Sinabung. "Jika ada anggaran tersedia, mengapa kita tidak proaktif  merebutnya," tandas anggota Komisi B ini.

Berkaitan dengan itu, Siti Aminah meminta Pemkab Karo jangan terlalu jaga "gengsi" untuk meminta bantuan, sebab masyarakat pengungsi saat ini sangat membutuhkan dana guna membangun pengadaan air bersih, bahan makanan maupun pemukiman. "Kita heran, mengapa Pemkab Karo begitu lemah berkordinasi ke Pemprovsu untuk membantu kehidupan masyarakat pengungsi," katanya.(Erris)


BERITA LAINNYA
Senin, 16 Oktober 2017 | 21:54:54
KPK RI Sambangi DPRD Medan
BERIKAN KOMENTAR
Top