Sabtu, 17 Juni 2017 | 21:03:07

DPRD Sumut Minta Penegak Hukum Lanjuti Rekomendasi Tim Pansus LKPJ

Fernando
Toni Togatorop SE MM Ketua Fraksi Hanura DPRD-SU.
PATROLINEWS.COM, Medan - Ketua Fraksi Hanura DPRD-SU Toni Togatorop SE MM menyerukan dan mendesak aparat penegak Hukum untuk segera menindak-lanjuti serta menyikapi rekomendasi Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Gubsu) untuk tahun 2016 yang mencatat ada 23 point penting temuan. 

Sebagai Ketua Fraksi Hanura, Toni sendiri mengacungkan jempol dan merasa salut atas kinerja Tim Pansus yang sudah melakukan evaluasi menyeluruh sesuai dengan fungsi pengawasannya dan budgeting.

Sehingga sudah sepatutnya Tim Pansus  harus didukung unsur Pimpinan dan semua anggota DPRD-SU, sehingga jangan sampai rekomendasi tersebut dikubur begitu saja.

Berangkat dari rekokendasi ini yang menyimpulkan, bahwa kepemimpinan Gubsu Tengku Erry Nuradi mendapat raport merah dengan menyandang predikat "gagal".  Tentu ini menjadi bukti sejarah kalau selama ini Pemprovsu dalam menjalankan, program kerjanya tidak sinkron maupun tidak memiliki skala prioritas yang menyentuh kepentingan rakyat banyak.

"Rekomendasi Tim Pansus LKPJ anggaran tahun 2016 itu harus disikapi, jika perlu setiap item proyek-proyek yang ditargetkan beserta realisasinya diawasi secara melekat. Sehingga Pansus LKPJ itu menjadi  moment memperbaiki kinerja eksekutif. Saya memandang hal ini sangat perlu sekali kalau saja rekomendasi terbiarkan tanpa ada tindakan konkrit, dikwatirkan Lembaga terhormat Dewan Perwakilan Rakyat yang beralamat di Jalan Imam Binjol ini akan dianggap mandul." tegaskan Toni saat dihubungi via ponselnya, Jumat (26/6/2017).

Disamping itu kinerja Gubsu juga sangat mengesalkan Dewan. Diketahui ada beberapa kesepakatan yang telah dibangun pihak eksekutif dengan legislatif sampai sekarang masih saja terabaikan. Melihat situasi tersebut, Gubsu sudah sepantasnya merajut kembali serta harus mengokohkan sinergitas dan kerjasama yang baik antara Dewan dan Gubernur.

Parahnya, para kabinet Gubsu yang notabene sebagai pengelola anggaran tidak ada satupun yang mampu menciptakan inovasi baru dan membuat gebrakan sebagaimana yang diharapkan rakyat. Jika para SKPD  bekerja datar- datar saja  dan hanya lebih bayak melaksanakan kegiatan serimonial, maka bagaimana mungkin, rakyat bisa sejahtera.

Menurut Toni, pada peletakan postur pembangunan yang dirangkai dengan alasan keterbatasan anggaran namun pada sisi lain masih terdapat pemborosan anggaran yang tidak pada porsinya.  Untuk ini disyarankan kepada Gubsu, kiranya aspirasi rakyat yamg ditampung oleh Dewan melalui reses yang tidak terakomodir, sangat perlu dipertimbangkan kembali oleh Gubsu. Sebagai sumber masukan dan sumbangsih pemikirin dari arus bawah yang kemudian dikemas menjadi program
perioritas 

"Banyak aspirasi yang ditampung Dewan melalui reses tetapi tidak terakomodir oleh Pemprovsu.Padahal selayaknya pembangunan harus dikedepankan jika bersumber dari bawah untuk dikemas menjadi program pembangunan yang berkelanjutan.

Hanya anehnya Pemprovsu tetap saja mempertahankan program pembangunannya yang dirancang dari kalangan atas, bahkan terkesan hanya copy paste saja dari program kerja tahun sebelumnya, sehingga tidak berkenaan dengan masyarakat bawah.

Saat ditanyakan tentang penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemprovsu sehubungan dengan Laporan Keuangannya untuk tahun 2016.

Toni berpendapat hal itu wajar- wajar saja dikarenakan BPK melakukan penilaian hanya terhadap laporan keuangan dan tidak masuk pada ranah teknis dan perbuatan SKPDnya.(Nando)

BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top