Iklan HUT DPRD Wakatobi
Iklan AHM HUT Ri Ke 72
Iklan HUT RI Pemkab Wakatobi
Senin, 5 Juni 2017 | 22:24:01

Pelayanan Buruk, DPRDSU Panggil Pejabat BPJS dan RS Madani Medan

Erris
PATROLINEWS.COM, Medan - Komisi E DPRD Sumatera Utara segera melakukan pemanggilan pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sumut dan pimpinan Rumah Sakit Madani Medan. Pemanggilan tersebut terkait buruknya kinerja dan pelayanan pihak BPJS Kesehatan kerjasama RS Madani Medan. 

Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi Partai NasDem, HM Nezar Djoeli kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (5/6/2017). Nezar mengemukakan itu terkait laporan atau pengaduan konstituennya yang bayinya baru berobat ke RS Madani. 

Nezar mengaku pemanggilan pejabat BPJS Kesehatan Sumut dan Pimpinan RS Madani tersebut, guna mempertanyakan sejumlah persoalan yang disampaikan ke anggota dewan hingga permasalahan mencuat di sejumlah pemberitaan media. "Kita perlu minta penjelasan langsung pimpinan BPJS Sumut, perihal lemahnya sosialisasi dilakukan mereka,sehingga masyarakat saat ini masih belum mengerti benar penggunaan kartu BPJS Kesehatan. Begitu juga terhadap rumah sakit , nanti akan kita tanyakan soal keluhan pasien yang merasa terjebak oleh pihak rumah sakit,"katanya.

Seperti , papar Nezar,  kasus dialami seorang bayi bernama Ahmad Akasyah pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, dalam kondisi lemah akibat banyak kekurangan cairan dibawa ibunya berobat ke RS Madani yang dalam kondisi kalut langsung menandatangani biaya umum. Tapi, dalam tempo 3 x 24 jam orangtua korban mampu mengurus kartu BPJS-nya dan sudah menyerahkannya ke petugas BPJS dan RS Madani.

Tapi anehnya, jelas dia, pada saat keluar dari rumah sakit tersebut pasien dikenakan tagihan Rp10 juta lebih. Sehingga keluarga pasien merasa kebingungan dengan biaya yang sebesar itu . 

"Padahal waktu pengurusan administrasi sudah dilalui si pasien ,bahkan saya juga kerap melakukan kordinasi kepada ibu Sri selaku kordinator BPJS hingga Kepala Divre bernama Fery, ,tapi mereka semua buang badan dengan alasan klasik kenapa awalnya diisi formulir pasien umum, ujarnya.

Sehingga dari kasus ini, lanjut Nezar, hal ini membuktikan lemahnya sosialisasi kepada pasien di rumah sakit kepada pasien yang membutuhkan bantuan informasi dari pihak BPJS , yang terkesan hanya mau tahu urusannya saja tanpa mau perduli nasib rakyat kecil. "Atau mungkin diduga ada sindikasi kerjasama dengan pihak rumah sakit,"tukas Nezar Djoeli.

Begitu juga permasalahan yang pernah  mencuat di media massa, dialami seorang nenek bernama Nur Hanum. Wanita berusia 74 tahun ini dirawat inap di RS Madani Jalan Bakti Medan dengan menggunakan fasilitas BPJS akibat penyakit diabetes yang dideritanya.

Setelah empat hari dirawat, ia diperkenankan pulang oleh dokter yang merawatnya meski saat itu kadar gula darahnya masih tergolong tinggi (berkisar 500).Sehingga sang nenek disarankan dokter kedepannya agar melakukan kontrol ke rumah sakit. Senin (21/12) pukul 14.00 WIB.Instruksi tersebut diikuti sang nenek dengan dieman putrinya datang kontrol ke rumah sakit, tapi oleh pihak rumah sakit dan juga petugas BPJS di sana disebutkan ia tidak bisa berobat karena seharusnya mendaftar terlebih dahulu.

"Keluarga pasien saat itu coba bermohon agar tetap diperkenankan bisa melakukan kontrol, apalagi sebelumnya tidak ada informasi dari para medis rumah sakit tentang ketentuan harus mendaftar terlebih dahulu. Sehingga dengan kesal, putri korban pun membawa pulang anaknya dan datang esok harinya.

Namun saat keesokan harinya, sang nenek bersama  putrinya kembali  datang ke RS Madani untuk mendaftarkan orangtuanya sesuai ketentuan, agar bisa kontrol siang harinya. Namun oleh pihak rumah sakit dan petugas BPJS di sana, pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuai ketentuan pasien harus ikut ke rumah sakit.

Mendengar hal itu putri korban mengaku tidak bisa disebabkan kondisi  orang tuanya masih lemah, belum bisa ikut mendaftar, apalagi pemeriksaan baru dilakukan dokter siang hari sehingga pihak rumah sakit tetap ngotot tidak bisa  menerima sang nenek tersebut. Sehingga dengan kesal, putri korban-pun dengan kesal kembali ke rumah, dan akhirnya membawa orangtuanya melakukan kontrol sebagai pasien umum.

"Persoalan ini harus segera dibahas di DPRD Sumut, sebab kita tidak mau rumah sakit yang seharusnya membantu pasiennya justeru membebani dan merugikan rakyat seperti RS Madani ini. Jika ini benar terjadi, maka kita harapkan sebaiknya dicabut saja izinnya," tegas Nezar Djoeli sembari menambahkan dirinya juga akan turun tangan mempertanyakan izin limbah B3 ada atau tidak di rumah sakit tersebut.(Erris)

BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top