Iklan HUT DPRD Wakatobi
Iklan AHM HUT Ri Ke 72
Iklan HUT RI Pemkab Wakatobi
Kamis, 1 Juni 2017 | 19:53:26

DPRD Sumut Nilai Pelayanan BPJS Kesehatan Buruk

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, HM Nezar Djoeli
PATROLINEWS.COM, Medan - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, HM Nezar Djoeli menilai pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan kerjasama dengan RS Madani Medan buruk. Sebab pihak rumah sakit tersebut masih melakukan 'penjebakan' terhadap pasien yang berobat dan menyelamatkan nyawanya.

Hal itu disampaikan Nezar Djoeli kepada kalangan wartawan di Medan, kemarin, usai dirinya menerima langsung keluhan warga atau konstituennya yang bayinya baru berobat ke RS Madani. 

"Seorang bayi bernama Ahmad Akasyah pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, dalam kondisi lemah akibat banyak kekurangan cairan dibawa ibunya berobat ke RS Madani. Namun saat bayi itu hendak ditangani, pihak rumah sakit langsung menyodorkan semacam surat perjanjian penanganan serius pembiayaan umum atau BPJS,"kata wakil rakyat asal pemilihan Kota Medan ini. 

Selanjutnya, jelas Nezar Djoeli, orangtuanya bayi yang dalam  kondisi kalut dan bingung langsung saja menyatakan bahwa pasien dalam penanganan umum. Apalagi BPJS si bayi juga belum ada. Namun dua jam usai menyetujui penanganan bayinya tersebut , secara kebetulan orang tua si pasien bersama pihak keluarga bertemu dengan Dirut RS Madani.

"Dirut RS Madani yang dikenal ramah tersebut sempat bertanya kepada keluarga pasien, siapa yang sakit dan biaya Umum atau BPJS. Keluarga langsung menyatakan umum. Namun Dirut RS Madani menyarankan kepada si pasien agar urus saja kartu BPJS ya, karena bisa itu sebelum jatuh tempo 3 hari,"kata Nezar menyampaikan hasil percakapan keluarga pasien dengan Dirut RS tersebut. 

Mendengar hal itu, orangtua si bayi langsung berpikir untuk mengurus kartu BPJS tersebut. Saat itu orang tua si bayi meminta tolong dan saran kepada  Nezar Djoeli perihal bagaimana proses mengurus kartu BPJS yang sehari bisa langsung siap.

"Saya langsung sarankan dia agar segera memprosesnya di kantor Disdukcapil dan Dinas Sosial hingga kantor BPJS. Saat itu saya juga sempat konfirmasi kepada  pihak BPJS bahwa paling lama hari Selasa jatuh tempo kartu BPJS si pasien harus sudah siap.Alhamdulilah, dalam tempo 3x24 jam hari kerja atau Selasa tanggal 23 Mei,  orangtua pasien mampu mengikuti mekanismenya sehingga si bayi punya kartu BPJS," ujar Nezar Djoeli.

Selanjutnya orangtuanya si bayi pada siang hari itu juga langsung menyerahkan kartu BPJS anaknya kepada petugas BPJS Kesehatan RS Madani. 

"Tapi anehnya, pada saat keluar dari rumah sakit tersebut? pasien dikenakan tagihan Rp10 juta lebih. Sehingga keluarga pasien merasa kebingungan dengan biaya yang sebesar itu . Padahal waktu pengurusan administrasi sudah dilalui si pasien ,bahkan saya juga kerap melakukan kotlrdinasi kepada ibu Sri selaku kirdinator BPJS,"bebernya.

Namun Nezar mengaku kesal, pihak BPJS  semuanya seolah-olah buang badan pada saat pasien mau keluar. "Begitu juga pada saat permasalahan ini saya sampaikan kepada Kepala Divre, pak Fery juga  buang badan dengan alasan klasik kenapa awalnya diisi formulir pasien umum. Sehingga dari kasus ini, membuktikan lemahnya sosialisasi kepada pasien di rumah sakit kepada pasien yang membutuhkan bantuan informasi dari pihak BPJS yang  hanya mau tahu urusannya saja tanpa mau perduli nasib rakyat kecil, atau mungkin diduga ada sindikasi kerjasama dengan pihak rumah sakit,"tukas Nezar Djoeli.

//Tinjau Ulang Izin Limbah B3 RS Madani

Lebih lanjut Nezar menyatakan permasalahan dialami pasien di RS Madani tersebut sungguh memalukan dan mencoreng program Presiden Jokowi yang komitmen ingin membantu rakyat kecil. 

"Tapi sayangnya tidak didukung dengan sumber daya manusia yang  baik di daerah. Untuk itu, saya berharap rumah sakit - rumah sakit yang membebani dan merugikan rakyat seperti RS Madani ini sebaiknya dicabut saja izinnya,"tegas Nezar Djoeli sembari menambahkan dirinya juga akan turun tangan mempertanyakan izin limbah B3 ada atau tidak di rumah sakit tersebut.

Selain itu Nezar juga berharap kepada petugas BPJS yang tidak pro kepada rakyat sebaiknya diberikan pelatihan agar dapat mengerti bagaimana sebaiknya melayani fasilitas pemerintah.

Nezar juga minta pihak pengawas rumah sakit agar meninjau ulang perizinan RS Madani serta mengevaluasi  petugas jajaran BPJS yang ada di sumatera utara,"katanya. (Erris)

BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top