Kamis, 1 Juni 2017 | 19:51:53

Berhasil Hapus Uang Ketok, DPRD Sumut : Jangan Gubernur Erry Klaim Sebagai Keberhasilannya !

Anggota DPRD Sumut, H Muchrid Nasution
PATROLINEWS.COM, Medan - Anggota DPRD Sumut, H Muchrid Nasution kecewa dan risih terhadap statemen, Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi mengkalim hapus uang "Ketok" di DPRD Sumut sebagai keberhasilannya di sejumlah media massa terbitan Medan.

Menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini bahwa di DPRD Sumut tidak ada uang ketok. Kalaupun ada itu bukan diera dirinya menjabat anggota DPRD Sumut, tidak juga sejak Gubernurnya Gatot Pujonugroho.

"Tidak benar ada uang ketok itu saat ini, karena keinginan seluruh anggota dewan saat ini tidak ingin adanya uang ketok. Jadi jangan Gubernur Erry mengklaim sebagai keberhasilannya. Saya hanya mengetahui ada uang ketot itu juga sewaktu istri Erry Nuradi menjabat anggota dewan di DPRD Sumut," ujar Muchrid dengan nada tinggi kepada sejumlah wartawan di gedung dewan, Selasa (30/5/2017).

Pernyataan keras anggota dewan dari dapil Deli Serdang ini sehubungan dengan adanya komentar T Erry Nuradi yang menyebutkan, penghapusan uang ketok bentuk keberhasilan Pemprovsu.

Dijelaskannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan dalam melakukan supervisi di dua lembaga, baik eksekutif dan legislatif. Jadi, lanjut Muchrid, peran dua lembaga yang mempunyai semangat sama dalam pemberantasan korupsi itulah yang membuat tradisi "uang ketok" hilang. Tidak bisa diklaim hanya keberhasilan Pemprovsu saja.

"Memang DPRD Sumut juga tidak menghendaki adanya lagi 'uang ketok', karena jelas menyalahi aturan dan berpengalaman dari tahun sebelumnya bahwa 'uang ketok' ini banyak merugikan uang negara. Apalagi istilah uang ketok tidak ada pada RJPMD Pemprovsu, jadi hilangnya uang ketok bukan keberhasilan Erry Nuradi, karena legislatif jelas tidak pernah lagi menghendaki yang namanya 'uang ketok'," tegasnya

Gunakan Hak Angket

Saat ditanyakan kepada H Muchrid Nasution terhadap keinginan sejumlah anggota dewan di DPRD Sumut menggunakan hak melekat anggota dewan yakni 'Hak Angkat'. 

Menurutnya itu hak melekat anggorta dewan, dan itu sah-sah saja. "Apalagi bila itu berkaitan rekomendasi LKPJ pansus DPRD Sumut terhadap kegagalan Pemprovsu yang (Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi-red) mengelola kebijakan dan program pembangunan Sumut di tahun 2016 yang tertuang dalam RJPMD," jelasnya.

Seharusnya Gubernur menyikapi Rekomendsi itu tidak pula dengan mengeluarkan statemen yang aneh-aneh. "Sebaiknya sinkronkan sikap jajarannya dengan apa yang diamanahkan oleh rekomendasi dewan tersebut menyiokapi kegagalan Pemprovsu pada tahun 2016 lalu," ujarnya berdiplomasi.

Muchrid mengaku dirinya juga akan menyetujui penggunaan hak angket itu bila itu berkaitan kejanggalan Gubsu menggunakan anggran, terkait jargon Sumut Paten, yang tidak bermuara pada RPJMD. 

"Agar anda ketahui, bahwa jargon, slogan yang dipayungi perda sesuai RPJMD pasangan Gatot-Erry (Ganteng) itu hanya Sumut Sejahtera yang berdaya saing. Masalah "Paten" itu sudah digunakan Erry di Sergai, saat di menjabat sebagai Bupati Sergai dan semua orang tau, bahwa itu adalah singkatan 'Pak Tengku Erry Nuradi," ujar Muchrid merinci penggunaan jargon 'Paten' mengakhiri. (Erris)

BERITA LAINNYA
Kamis, 1 Juni 2017 | 19:53:26
DPRD Sumut Nilai Pelayanan BPJS Kesehatan Buruk
BERIKAN KOMENTAR
Top