Senin, 29 Mei 2017 | 23:50:07
Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan:

Mutasi Staf Puskesmas Simalingkar, Kadis Kesehatan Kota Medan Langgar UU ASN

Fernando
13 orang staf Puskesmas Simalingkar tersebut menggelar aksi menginap di gedung DPRD Medan, Senin (29/5/2017) sebagai bentuk perlawanan atas mutasi yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kota Medan.
BERITA TERKAIT:
PATROLINEWS.COM, Medan - Buntut pungli terhadap pelaksanaan Sertifikasi Puskesmas yang disuarakan oleh puluhan Staf Puskesmas Simalingkar Medan menjadi bumerang pagi para pelayan masyarakat tersebut. Pasalnya, para staf Puskemas tersebut malah dimutasi oleh Hj. Usma Polita Nasution M.Kes.

Namun pemutasian, menurut Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan ST kepada Patrolinews.com, Senin (29/5/2017) mengatakan telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dijelaskan anggota Komisi C DPRD Sumut itu, bahwa pasal yang dilanggar adalah sebagai berikut: Paragraf 7 Mutasi Pasal 73 Ayat 1: setiap pns dapat dimutasi tugas dan/ atau lokasi dalam 1 ( satu) instansi pusat, antar instansi pusat dan antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

Lanjutnya, Pasal 73 Ayat 2: Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pasal 73 Ayat 7: Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

"Paragraf 1 Pejabat Pembina Kepegawaian Pasal 53 Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: a. menteri di kementerian, b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, d. gubernur di provinsi dan, e. bupati/ walikota di kabupaten/ kota," jelas wakil bendahara F-PDI Perjuangan itu.

Sutrisno menilai Mutasi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, maka yang berhak melakukan mutasi adalah walikota, sk kepala dinas itu melanggar UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sehingga, kata Sutrisno lagi, staf yg dimutasi pakai SK Kepala Dinas tidak perlu khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa di puskesmas simalingkar, sebab mutasi hanya dapat dilakukan oleh walikota medan dengan menerbitkan sk mutasi, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada kewewenangan kepala dinas melakukan mutasi.

"SK Kepala Dinas diabaikan saja," tegasnya. 

Oleh karena itu, Sutrisno meminta Walikota Medan memerintahkan seluruh Kepala SKPD nya membaca UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara agar memahami kewewenangannya.

"Sehingga staf yg dimutasi pakai sk kepala dinas tidak perlu khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa di puskesmas simalingkar, sebab mutasi hanya dapat dilakukan oleh walikota medan dengan menerbitkan sk mutasi, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada kewewenangan kepala dinas melakukan mutasi, sk kepala dinas diabaikan saja. Walikota Medan diminta memerintahkan seluruh Kepala SKPD nya membaca UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara agar memahami kewewenangannya," pungkas anggota dewan yang dikenal selalu mengadvokasi pengaduan rakyat tersebut.

Diketahui, malam ini 13 orang staf Puskesmas Simalingkar tersebut menggelar aksi menginap di gedung DPRD Medan sebagai bentuk perlawanan atas mutasi yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kota Medan. (Nando)

BERITA LAINNYA
Kamis, 1 Juni 2017 | 19:53:26
DPRD Sumut Nilai Pelayanan BPJS Kesehatan Buruk
BERIKAN KOMENTAR
Top