Jumat, 7 April 2017 | 22:30:16

DPRDSU Prihatin Tertangkapnya Kadistamben Provsu Oleh Tim Saber Pungli

Anggota FP Golkar DPRD Sumut H Hanafi Harahap, SH (kiri) dan anggota FP Demokrat Muhri Fauzi Hafiz
PATROLINEWS.COM, Medan - Kalangan DPRD Sumut mengaku prihatin atas tertangkapnya Kadistamben (Kadis Pertambangan dan Energi) Provsu Edi Salim oleh Tim Saber Pungli Poldasu dalam sebuah OTT (operasi tangkap tangan) yang diduga terkait dalam kasus pengurusan izin galian C, sehingga menumbulkan kekecewaan dari seluruh jajaran Pemprovsu yang sudah mulai bersih-bersih terhadap kasus pungli, suap maupun korupsi.

Keprihatinan itu diungkapkan anggota FP Golkar DPRD Sumut H Hanafi Harahap, SH dan anggota FP Demokrat  Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan, Jumat (7/4) di DPRD Sumut menanggapi tertangkapnya Kadistamben Provsu dalam OTT Saber Pungli Poldasu.

"Kita sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Kadistamben Provsu, sebab kita tidak menyangka masih ada SKPD  sekarang ini berani bermain api. Padahal Gubsu sudah berulang-kali mengigatkan, agar seluruh SKPD menjauhkan segala bentuk korupsi, kolusi maupun pungli," tandas Muhri.

Menurut Muhri, Gubsu justru telah memulai melakukan gerakan "bersih-bersih" di jajaran SKPD maupun di lembaga legislatif dengan meniadakan "uang ketok" bagi anggota legislatif setiap paripurna pengesahan APBD Sumut. "Yang menjadi tanda-tanya, jika Gubsu sudah memulai bersih-bersih, kenapa justru SKPD-nya masih berani bermain api," tandasnya. 

Diakui Muhri Fauzi, dengan tertangkapnya Kadistamben Provsu oleh Tim Saber Pungli tersebut, tentunya kembali mencoreng nama baik Sumut yang sudah susah-payah dimulai "bersih-bersih" oleh  Gubsu T Erry Nuradi lewat jargonnya "Sumut Paten dan Bersih. "Namun demikian, kita tetap mendukung  upaya pemberantasan pungli yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli,"katanya.

Sementara itu, Hanafiah Harahap sangat berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali terhadap SKPD di jajaran Pemprovsu, karena akan semakin mencoreng nama Propinsi Sumatera Utara umumnya dan Pemprovsu khususnya. "SKPD kita harapkan tetap mempedomani jargon "Sumut Paten dan Bersih" yang kerap didengung-dengungkan di Pemprovsu," katanya.

Hanafi bahkan mengigatkan, penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pejabat di jajaran Pemprovsu maupun para Bupati/Walikota se-Sumut dihadapan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menjauhkan dari segala bentuk korupsi dan kolusi serta nepotisme, hendaknya bisa jadi pedoman untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Fakta integritas ini sudah berulang-kali dilakukan, bahkan para SKPD sudah belajar ke Surabaya, disufervisi KPK, ceramah anti korupsi dan sebagaianya telah dilakukan. Tapi masih ada oknum SKPD yang terkena "jeratan" Saber Pungli," ujar anggota Komisi A ini sembari mengigatkan para SKPD agar lebih hati-hati dalam melakukan tindakan.

Berkaitan dengan itu,  Hanafi berharap kepada seluruh SKPD jangan sampai menyurutkan semangat melaksanakan tugasnya untuk mensukseskan program "Sumut Paten dan Bersih", demi peningkatan pembangunan di segala bidang serta terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"SKPD Provsu jangan jadikan jargon "Sumut Paten dan Bersih" sebagai tameng maupun pencitraan semata, sebab era saat ini bukan jamannya lagi pencitraan, tapi kerja dan kerja, untuk menyukseskan program-program yang telah ditargetkan," tegas Hanafi sembari meminta Gubsu untuk segera mengevaluasi jabatan Kadistemben Provsu tersebut.(Erris)

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 20:53:00
Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11
DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS
Selasa, 7 November 2017 | 22:31:43
DPRDSU Minta Poldasu Tangkap Pelaku Trafficking TKW
Kamis, 2 November 2017 | 21:46:32
DPRD Sumut : UMP Sumut 2018 Belum
BERIKAN KOMENTAR
Top