• Home
  • Politik
  • Bawaslu Menilai Isu Money Politic dan Keterlibatan ASN Cukup Tinggi
Rabu, 14 Februari 2018 | 22:48:30

Bawaslu Menilai Isu Money Politic dan Keterlibatan ASN Cukup Tinggi

Fahri
PATROLINEWS.COM, Ternate - Mengahadapi moment Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di bebrapa Provinsi di Indonesi, indikator yang paling menonjol adalah dua isu, yakni isu Suku Ras dan Agama (SARA) dan politik uang (Money Politic) secara nasional. tetapi di Provinsi Maluku Utara (Malut) isunya tidak berkaitan dengan isu SARA melainkan politik uang dan keterlibatan Aperatur Sipil Negara (ASN).

Demikian dikatakan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Malut, Muksin Amrin usai menggelar Deklarasi yang bertajuk "Tolak dan Lawan Politik Uang Serta Politisasi SARA" di Aula Reto Floridas, Kota Ternate Selatan pada Rabu (14/2/2018).

Deklarasi tersebut melibatkan ketua-ketua partai politik, OKP se-kota Ternate, mahasiswa dan pelajar se-kota Ternate, serta tim pemenang dari emat (4) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut.

"Kegiatan deklarasi ini merupakan bentuk sosialisasi dalam menjaga kualitas pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 271 daerah yang Pilkada serentak tahun 2018,"ungkapnya.

"Ini juga merupakan hasil launcing Indeks Kerawanan Pemilu yang dilakukan Bawaslu RI, yang menjadi  hal paling menonjol terkait dengan dua isu yang bergelora yakni soal politik uang dan isu sara," sambung Muksin.

Dikatakan Muksin, Isu SARA hanya terjadi pada daerah jawa, Kalimantan dan Sumatra. hal inilah membuat Bawaslu RI serentak mengelar deklarasi tolak dan melawan politik uang serta politisasi SARA di seluruh Indonesia. tujuanya adalah menyampaikan kepada publik bahwa politik uang itu merongrong nilai demokrasi khususnya di Malut.

Mengenai keterlibatan ASN dalam politik praktis pihaknya menjadwalkan pada pekan depan akan mengundang semua ASN yang ada di sepuluh (10) Kabupaten/Kota se-Malut untuk menguti deklarasi netralitas ASN. 

"Minggu depan kita akan mendeklarasikan tentang netralitas ASN yang akan melibatkan ASN di seluruh kabupaten kota," katanya.

Bahkan lanjut Muksin, sejauh ini pihaknya sudah merekomendasikan 27 ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis ke Komisi Aperatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti.

"27 orang ASN yang direkomendasikan ke KASN. dan sesuai dengan konfirmasi kami terakhir, saat ini telah dilakukan pra sidang untuk selanjutnya membuat putuskan terhadap 27 orang ASN tersebut," katanya.

Secara keseluruhan ada sekitar 54 orang ASN yang telah diproses oleh Bawaslu, namun yang sudah rampung berkasnya baru 27 orang, sisanya masi menuggu semua berkas dan dokumen yang dilengkapi.

"Ada beberapa PNS yang berkasnya belum rampung, kalaupun berkasnya sudah siap maka kami langsung melaporkan. Karena dua isu ini menjadi sorotan kita dan punya nilai yang palung tinggi di Malut," tutupnya. (Fahri)

BERITA LAINNYA
Kamis, 22 Februari 2018 | 23:05:15
Panwaslu Ajak Masyarakat Partisipasi Awasi Pemilu
Minggu, 18 Februari 2018 | 22:39:27
Wujudkan Pilkada Damai, AHM Ingin Maluku Utara Juara
Selasa, 13 Februari 2018 | 23:50:57
Ini Nomor Urut Paslon Gubernur Ikuti Pilkada Malut
Senin, 12 Februari 2018 | 14:07:45
JR Saragih - Ance Gagal Mencalonkan Gubsu
BERIKAN KOMENTAR
Top