• Home
  • Politik
  • Ketua DPD Hanura Malut Minta Seluruh Pengurus Tunduk Hasil Munaslub
Jumat, 2 Februari 2018 | 22:16:52

Ketua DPD Hanura Malut Minta Seluruh Pengurus Tunduk Hasil Munaslub

Fahri
BERITA TERKAIT:
PATROLINEWS.COM, Ternate - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara (Malut) Ike Masita Tunas, menegaskan agar semua pengurus  Partai Hanura Malut, mulai dari tingkat DPD, DPC, dan Ranting agar tunduk pada keputusan yang diambil dalam hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar beberapa waktu lalu.

Dalam Munaslub tersebut secara aklamasi Ketua umum DPP Oesman Sapta Ondang (OSO) telah diberhentikan dan digantikan dengan ketua yang baru yakni Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai Sekertaris Jendral (Sekjen) DPP.

"Ketua umum DPP Hanura, OSO sudah digantikan dengan Daryatmo lewat Munaslub kemarin, lewat Munaslub itu juga ketua DPD Malut Basri Salama suda diganti. Jadi saya tegaskan Basri Salama bukan lagi ketua DPD Malut," kata Ike Masita dalam konferensi pers yang di gelar di Boulivar Hotel, Ternate Tengah pada Jumat (2/2/2018).

Ike Masita menjelaskan, sebelumnya Ketua Dewan Pembina Partai Hanura (Wiranto) melakukan pertemuan Islah kedua kubu dengan kesepakatan membentuk tim rekonsiliasi bersama, sebagai langkah pra Islah guna menyelesaikan konflik internal dan kembali pada titik awal dengan harapan tidak ada pemecatan baik di DPP, DPD, dan DPC yang beralasan dalam rangka menghadapi verifikasi vaktual, demi menyelamatkan partai.

Namun hal ini telah diabaikan, pihak OSO malah melakukan pemecatan/pemberhentian beberapa ketua-ketua DPD dari 27 DPD se Indonesia yang telah sebelumnya melakukan Munaslub II. sementara di DPD Malut yang diketuai Basri Salama juga telah melakukan pemecatan/pemberhentian kepada ketua DPC Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang mekanismenya tidak sesuai dengan AD/ART Partai.

"Saat ini secara nasional sudah tidak ada lagi Islah, kemarin diupayakan oleh Pak Waranto melakukan Islah adalah bertujuan agar partai Hanura tidak ada konflik internal, tetapi Pak OSO tidak ada etikad baik dalam hal rekonsiliasi yang dibangun oleh Pak Wiranto, ada bebrapa item yang dilanggar,"katanya.

"Landasan hukum partai adalah AD/ART, maka keputusan tertinggi adalah Munaslub. dan berkaitan dengan itu kami sudah melakukan gugatan ke PTUN dan sementara dalam proses persidangan. jadi tidak ada kaitannya dengan verikasi KPU, karena verifikasi adalah bentuk meloloskan partai untuk menjadi perserta pemilu, ini adalah upaya penyelamatan partai,"tutupnya. (Fahri)

BERITA LAINNYA
Kamis, 22 Februari 2018 | 23:05:15
Panwaslu Ajak Masyarakat Partisipasi Awasi Pemilu
Minggu, 18 Februari 2018 | 22:39:27
Wujudkan Pilkada Damai, AHM Ingin Maluku Utara Juara
Selasa, 13 Februari 2018 | 23:50:57
Ini Nomor Urut Paslon Gubernur Ikuti Pilkada Malut
BERIKAN KOMENTAR
Top