• Home
  • Politik
  • APBD 2018 Akhirnya Disahkan, DPRD Sumut "Paten"
Selasa, 5 Desember 2017 | 21:49:51

APBD 2018 Akhirnya Disahkan, DPRD Sumut "Paten"

Nando
PATROLINEWS.COM, Medan - Kendati dalam proses pembahasan R-APBD 2018 selama ini dinilai melanggar Tata Tertib (Tatib) Rapat Paripurna karena tidak kuorum dan tidak dihadiri Ketua DPRD Sumut dan Gubsu, akhirnya APBD Sumatera Utara 2018 resmi ditandatangani dan disahkan, Selasa (5/12/2017).

Pantauan awak media, tampak beberapa dewan yang datang hanya untuk makan kue lalu kemudian meninggalkan ruang rapat paripurna. Tidak ketahui motif kedatangan dewan tersebut, yang seyogyanya tidak pernah hadir kini muncul lalu menghilang.

Kejadian itupun menjadi perbincangan dikalangan awak media, mereka menilai kedatangan dewan yang jarang muncul dalam kegiatan DPRD itu memang disinyalir untuk memenuhi tercapainya kuorum rapat paripurna.

"Tumben banyak dewan-dewan ini yang hadir ya bang, siap makan kue langsung pulang pula. Nampak kali dipanggil hanya untuk ngisi absen saja biar kourum. Memang dewan kita dah Paten kali semua ya bang, lemah semuanya," ungkap pria yang berprofesi sebagai jurnalis itu bercampur kesal.

Terpisah, Kabag. Persidangan Sekwan DPRDSU, Toman saat dikonfirmasi mengatakan anggota DPRDSU yang hadir dalam ruangan rapat paripurna sesuai absensi sebanyak 71 orang.

Sementara, Anggota DPRDSU Muhri Fauzi Hafiz mengatakan melihat banyaknya interupsi tadi dalam sidang Paripurna, dirinya menilai APBD 2018 belum waktunya untuk disahkan. 

"Menurut saya pribadi belum lah pas waktunya untuk disahkan. Dimana masih ada usulan yang dibawa para anggota DPRD dan sudah disampaikan namun tidak ada tertampung," katanya.

Namun anggota dewan dari F-Demokrat itu memaklumi keadaan tersebut, soalnya bagi sebagian Anggota DPRDSU, kesepakatan bersama antara pimpinan dan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, harus menjadi satu keputusan yang dihormati.

"Ya sebenarnya perlawanan yang nyata itu adalah pada kourum yang diawal tadi. Karena kourum itu adalah hak dan tanggung jawab kami masing-masing," ujarnya.

Lain lagi penilaian yang disampaikan Anggota DPRDSU Darwin, S.Ag F-PPP. Ia mengatakan pengesahan itu berhasil dilakukan setelah adanya janji yang diberikan Pemprovsu bahwa pada bulan Januari 2018 nanti, Bansos rumah ibadah akan direalisasikan.

"Aku hadir dan tidak bohong tetapi aku tidak meneken absensi. Aku intinya masalah bansos, yang lain-lain mau PP 18 itu tidak kuurusi. Kalau tidak, maka kita main, akan kuhadirkan seluruh Najir mesjid nanti ke kantor Gubernur. Agar bukan kita nanti yang dituding sebagai pembohong oleh konstituen kita," jelasnya. 

Sebelumnya,  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provsu tahun anggaran 2018 (TA) disahkan dan ditandatangani bersama oleh Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSI dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman bersamaan dengan enam Ranperda lainnya, di ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol Medan, Selasa (5/12/2017).

Enam Ranperda tersebut yakni Ranperda Perubahan atas Perda Provsu No 6 tahun 2013 tentang retribusi daerah, Ranperda tentang pajak daerah, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumut 2017-2037,  Ranperda tentang PDAM Tirtanadi dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Darah (BUMD) Provsu dan Ketenagalistrikan.

Gubsu Dr Ir Erry Nuradi MSi dalam sambutannya  menyampaikan apresiasi terhadap anggota DPRD Sumut yang telah melakukan pembahasan Ranperda APBD 2018 tersebut tanpa kenal lelah di tengah keterbatasan waktu dan jadwal.

"Kepedulian dan atensi yang tinggi dari anggota DPRD Sumut tersebut semata-mata agar APBD 2018 lebih aspiratif. Koreksi dan tanggapan serta saran yang diberikan anggota dewan cukup konstruktif, baik menyangkut belanja daerah dan pendapatan daerah maupun hal-hal umum," ujarnya.

Gubsu juga mengatakan meskipun pengesahan APBD tersebut lebih lambat dari jadwal semula yang direncanakan pada akhir November namun baru terlaksana pada awal Desember. Namun waktu tersebut masih dalam tahap dapat ditoleransi sehingga anggota dewan maupun Pemprovsu tidak terkena sanksi atas PP Nomor 12 tahun tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah. (Nando)

BERITA LAINNYA
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:48:57
KPU Medan akan Memetakan Lokasi TPS Untuk Pilgub Sumut
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:09:55
Enam Desa di Kecamatan Losarang Ikuti Pilkades 2017
Kamis, 7 Desember 2017 | 00:22:10
Peroleh Tiga Rekomendasi Partai, Ini Kata Bur-Jadi
Senin, 4 Desember 2017 | 21:44:40
DPRD Karo Setujui KUA-PPAS R-APBD 2018
BERIKAN KOMENTAR
Top