• Home
  • Politik
  • Arus Penolakan Pengesahan R-APBD 2018 Menguat, GMKI Minta KPK Turun Tangan
Minggu, 3 Desember 2017 | 18:03:07

Arus Penolakan Pengesahan R-APBD 2018 Menguat, GMKI Minta KPK Turun Tangan

Jangan Korbankan Rakyat!
Patrolinews.com/ist
Kordinator Wilayah I Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut NAD, Swangro Lumbanbatu.
PATROLINEWS.COM, Medan - Arus penolakan pengesahan R-APBD 2018 semakin menguat mengalir dari mahasiswa dan masyarakat.

Mereka menilai ketidakhadiran Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubsu Tengku Erry dalam rapat paripurna pembahasan R-APBD 2018 yang digelar selama 3 (tiga) itu merupakan indikasi bahwa kedua pimpinan lembaga itu tidak serius untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara.

Demikian pernyataan sikap yang disampaikan Kordinator Wilayah I Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut NAD, Swangro Lumbanbatu kepada Patrolinews.com, Minggu (4/12/2017) terkait proses pembahasan R-APBD 2018 yang tidak dihadiri Ketua DPRDSU dan Gubsu.

"Jangan dikorbankan rakyat ini, kami GMKI dengan tegas menolak pengesahan APBD 2018. Kalau lah kedua pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan itu perduli,  harusnya mereka bisa duduk sama dan menghadiri rapat paripurna R-APBD untuk kemajuan Sumut. Tapi nyatanya mereka malah pergi ke Jepang," tegas   Swangro Lumbanbatu.

Menurut Swangro, apa yang dilakukan kedua pimpinan lembaga itu akan menjadi catatan sejarah.

"Ini sejarah dan akan diingat oleh  masyarakat seluruh Sumatera Utara karena baru ini terjadi dalam sejarah pembahasan R-APBD, mungkin juga pertama kali di Indonesia," sesalnya.

Oleh karena itu, Swangro menegaskan bahwa GMKI menolak pengesahan R-APBD 2018 karena tidak berpihak kepada rakyat.

"APBD harus benar-bebar pro rakyat bukan pro kepentingan orang tertentu atau golongan tertentu," ujarnya.

Ia juga menduga ada aroma transaksional antara Ketua DPRD SU dan Gubsu dalam pembahasan R-APBD 2018. 

Untuk itu, Swangro meminta agar R-APBD 2018 dibahas ulang dalam Paripurna dibawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kita minta DPRD dan Gubsu membahas ulang R-APBD 2018 yang langsung turut dihadiri KPK," tegasnya.(Nando)

BERITA LAINNYA
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:48:57
KPU Medan akan Memetakan Lokasi TPS Untuk Pilgub Sumut
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:09:55
Enam Desa di Kecamatan Losarang Ikuti Pilkades 2017
Kamis, 7 Desember 2017 | 00:22:10
Peroleh Tiga Rekomendasi Partai, Ini Kata Bur-Jadi
Selasa, 5 Desember 2017 | 21:49:51
APBD 2018 Akhirnya Disahkan, DPRD Sumut "Paten"
Senin, 4 Desember 2017 | 21:44:40
DPRD Karo Setujui KUA-PPAS R-APBD 2018
BERIKAN KOMENTAR
Top