Sabtu, 2 Desember 2017 | 15:51:50

HMI Tolak R-APBD Sumut 2018

Nando
Ketua Umum Badan Kordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (BADKO HMI Sumut), Septian Fujiansyah Chaniago saat diwawancara wartawan, Sabtu (2/11/2017) di Medan.
PATROLINEWS.COM, Medan - Paripurna DPRD Sumut terhadap  Pembahasan R-APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 yang digelar sejak tanggal 28-30 November 2017 dinilai abal-abal. 

Demikian diungkapkan Ketua Umum Badan Kordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (BADKO HMI Sumut), Septian Fujiansyah Chaniago kepada awak media ini, Sabtu (2/12/2017) menanggapi proses pembahasan R-APBD 2018.

Alasannya, ungkap Septian bahwa dengan rencana anggaran yang sangat fantastis sejumlah 13 Triliun yang akan disahkan, tidak ada keseriusan sedikitpun baik dari Eksekutif maupun dari legislatif dalam menjalankan proses pembahasannya. 

Lanjut Master Hukum dari alumnus USU itu lagi, disamping itu paripurna tersebut secara faktual sebenarnya tidak layak untuk dijalankan. Karena para pihak yang berkepentingan terhadap paripurna tersebut juga tidak hadir. Baik dari Gubernur sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun dari para pimpinan DPRD.

"Ditambah lagi rapat paripurna tersebut tetap dilanjutkan secara paksa walaupun dalam kondisi jumlah anggota DPRD yang tidak qourum menambah kesan abal-abal paripurna tersebut," ungkap Septian yang kini berprofesi sebagai pengacara.

Padahal katanya lagi, yang sedang dibahas ini adalah masa depan Pembangunan Sumatera Utara dalam tahun 2018 mendatang. 

"Apakah bagi gubernur pembahasan R-APBD Sumut 2018 ini tidak penting sehingga tidak menjadi agenda prioritas Gubernur? Jika situasinya seperti ini artinya baik DPRD maupun khususnya Tengku Erry Nuradi selaku Gubernur main-main dalam memimpin Sumut," tegasnya.

Ia berharap agar jangan sampai masyarakat jadi korban atas segala situasi dan kondisi yang seperti itu," tukasnya.

Untuk itu Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara menolak secara keras R-APBD Sumut 2018 untuk tidak disahkan. 

HMI meminta agar Rapat Paripurna diagendakan ulang  untuk kemudian dihadiri oleh seluruh pihak yang berkepentingan baik Gubernur maupun DPRD. 

Selain itu, HMI juga menghimbau seluruh elemen Masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses paripurna tersebut baik secara mekanisme maupun materi pembahasannya.

"Agar hasil-hasil rapat paripurna tersebut khususnya  APBD Sumut 2018 dapat semata-mata berpihak terhadap kepentingan Masyarakat Sumut,"  imbuhnya. (Nando)


BERITA LAINNYA
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:48:57
KPU Medan akan Memetakan Lokasi TPS Untuk Pilgub Sumut
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:09:55
Enam Desa di Kecamatan Losarang Ikuti Pilkades 2017
Kamis, 7 Desember 2017 | 00:22:10
Peroleh Tiga Rekomendasi Partai, Ini Kata Bur-Jadi
Selasa, 5 Desember 2017 | 21:49:51
APBD 2018 Akhirnya Disahkan, DPRD Sumut "Paten"
Senin, 4 Desember 2017 | 21:44:40
DPRD Karo Setujui KUA-PPAS R-APBD 2018
BERIKAN KOMENTAR
Top