• Home
  • Politik
  • "Drama Politik" Paripurna R-APBD 2018 DPRD Sumut, Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan
Kamis, 30 November 2017 | 23:43:35

"Drama Politik" Paripurna R-APBD 2018 DPRD Sumut, Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan

Nando
MINIM HADIR - Rapat Paripurna penyampaian jawabab Gubernur atas Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda APBD 2018 yang minim dihadiri dewan, Kamis (30/11/2017
PATROLINEWS.COM, Medan - Rapat paripurna R-APBD 2018 yang berlangsung dalam 3 (tiga) hari ini, mulai Selasa (27/11/2017) hingga Kamis (30/11/2018) yang dipenuhi interupsi dan skorsing dinilai kalangan masyarakat dan mahasiswa hanyalah 'drama politik' yang sudah biasa dipertontonkan wakil rakyat pada masyarakat.

"Bila rapat paripurna itu dilakukan untuk membahas kepentingan rakyat maka Ketua DPRDSU dan Gubernur pasti hadir. Sedangkan ini saja keduanya tidak ada, ditambah lagi minimnya anggota DPRDSU dan Kepala SKPD yang hadir. Jangan seolah-olah mereka berdebat menunjukkan mereka serius membahas kepentingan rakyat," ungkap Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Utara, Bobby Niedal Dalimunthe kepada awak media ini, Kamis (30/11/2017) saat turut menyaksikan rapat paripurna R-APBD 2018 itu.

Dikatakannya, bila juga nanti R-APBD 2018 itu disahkan maka kami mahasiswa akan segera turun ke jalan menolak pengesahan itu, karena mulai dari awal rapat paripurna Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang R-APBD Provsu 2018 sampai Rapat Paripurna penyampaian jawabab Gubernur atas Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda APBD 2018 pelaksanaannya sudah tidak seuai dengan Tata Tertib (Tatib) Rapat Paripurna.

"Prosesnya tidak sesuai Tatib Rapat Paripurna maka bila prosesnya tidak sah maka pengesahaan itu nantinya juga akan tidak sah. Itu hanya drama politik saja bang," tegas Bobby.

Terpisah, Anggota DPRD Sumut, Sarma Hutajulu mengatakan rapat paripurna itu terus berlanjut dikarenakan diawal rapat paripurna Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang R-APBD Provsu 2018 kehadiran dewan sudah kuorum maka tidak perlu lagi dipersoalkan untuk rapat paripurna selanjutnya.

Namun, Sarma langsung menjelaskan bahwa itu adalah penafsiran pimpinan rapat saja.

"Sebenarnya tidak ada itu diatur dalam tatib, itu hanya penafsiran mereka, yang namanya paripurna harus diperhatikan masalah kuorumnya dengan dihadiri anggota dewan sejumlah 50 plus 1," jelas srikandi dari F-PDI Perjuangan itu.

Namun permasalahan minimnya anggota dewan yang tidak hadir karena tidak adanya itikat baik dari pemerintah provinsi untuk mengakomodir hasil-hasil reses DPRD. Sementara, itu juga menjadi pintu penganggaran yang sah yang diatur ketentuan peraturan perundangan-undangan.

"Artinya seluruh hasil reses kami itu diparipurnakan dan diserahkan kepada eksekutif. Kalau eksekutif membuangnya ke tong sampah itu yang membuat teman-teman DPRD merasa tidak ada artinya pembahasan RAPBD. Mereka menilai seolah-olah RAPBD ini hanya untuk kepentingan Eksekutif. Sementara berbagai aspirasi masyarakat yang kami tampung lewat  hasil reses itu tidak pernah diperhatikan," pungkasnya saat diruang rapat paripurna.

Sekretaris Komisi A DPRDSU itu juga mempertanyakan komitmen Ketua DPRD Medan dan Gubernur. "Apakah memang pembahasan R-APBD ini dianggap penting dan strategis? Kalau penting, seharusnya perjalanan ke Jepang itu jauh-jauh hari harus ditunda. Ini juga menjadi alasan teman-teman makanya tidak hadir. Sedangkan pengambil kebijakan itu sendiri yang nantinya meneken R-APBD  yakni Gubernur dan Ketua DPRD saja pergi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri," tegasnya lagi. 

Sarma menilai, Ketua DPRDSU dan Gubenur itu bukanlah pemimpin yang baik yang tidak dapat mendahulukan kepentingan masyarakat Sumatera Utara.

"Apalagi Pak Wagirin yang membuat semua jadwal paripurna ini, termasuk Gubernur Tekngku Erry. Setelah menyampaikan nota pengantar kemudian pergi, apakah hanya nota pengantar yang penting? Tanggapan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar apakah tidak penting didengar? Secara moral ini bukan pimpinan yang baik. Inilah ironi yang kami lihat dalam perjalanan pembahasan P-APBD dan sebagai anggota dewan," sesal Sarma.

"Kami minta maaf kepada masyarakat, kalau pembahasan R-APBD 2018 ini dianggap DPRDSU tidak maksimal karena alasan-alasan diataslah penyebabnya," tukasnya. (Nando)


BERITA LAINNYA
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:48:57
KPU Medan akan Memetakan Lokasi TPS Untuk Pilgub Sumut
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:09:55
Enam Desa di Kecamatan Losarang Ikuti Pilkades 2017
Kamis, 7 Desember 2017 | 00:22:10
Peroleh Tiga Rekomendasi Partai, Ini Kata Bur-Jadi
Selasa, 5 Desember 2017 | 21:49:51
APBD 2018 Akhirnya Disahkan, DPRD Sumut "Paten"
Senin, 4 Desember 2017 | 21:44:40
DPRD Karo Setujui KUA-PPAS R-APBD 2018
BERIKAN KOMENTAR
Top