• Home
  • Politik
  • Kalangan Dewan Nilai Pembahasan RAPBD 2018 Terburu-buru
Rabu, 29 November 2017 | 17:47:49

Kalangan Dewan Nilai Pembahasan RAPBD 2018 Terburu-buru

Erris
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sarma Hutajulu dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2018, Rabu (29/11/2017).
PATROLINEWS.COM, Medan - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinilai terburu-buru. Hal ini terjadi setiap tahunnya akibat keterlambatan penyampaian nota keuangan dan penjabaran RAPBD 2018 oleh Pemprovsu.

Keterlambatan tersebut disayangkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, dan dinilai menunjukkan tidak adanya komitmen serta minimnya perhatian dari Pemprovsu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat reses anggota DPRDSU.

"Catatan fraksi PDI Perjuangan, memasuki tahun ke-3 DPRDSU periode 2014-2019, Pemprovsu setiap tahunnya dalam kebijakan perumusan dan penyusunan anggaran kurang memperhatikan dan mengadopsi aspirasi masyarakat dari hasil reses anggota dewan. Padahal aspirasi masyarakat tersebut telah diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti," ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sarma Hutajulu dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2018, Rabu (29/11/2017).

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRDSU dari Fraksi Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz. Ia mengaku kecewa terhadap jadwal sidang paripurna DPRD Sumut dengan agenda RAPBD 2018 yang dijadwalkan secara tiga hari berturut-turut dan khawatir pembahasan tersebut tidak berkualitas. 

"Agenda yang terkesan dipaksakan ini pasti dinilai publik sebagai bentuk tidak berpihaknya lembaga DPRD terhadap kepentingan rakyat Sumut," ujarnya.

Muhri mengatakan, rapat paripurna Selasa baru selesai pada sore hari, padahal besoknya ada pemandangan umum atas nama fraksi-fraksi. Lalu besoknya langsung jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum itu tersebut. 

"Ini suatu hal yang perlu kami koreksi secara internal. Dan disuarakan ke masyarakat sehingga bisa memahami dinamika yang terjadi," katanya.

Paripurna pembahasan RAPBD dijadwalkan sejak Selasa (28/11/2017) agenda penyampaian penjelasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Rancangan APBD 2018 oleh Gubernur. Kemudian Rabu (29/11/2017) dengan agenda pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda APBD 2018, serta Kamis (30/11/2017) dengan agenda penyampaian Jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum anggota dewan atas nama Fraksi terhadap Ranperda APBD 2018.

Lanjut Muhri, Ketua DPRD harus bertanggungjawab menjelaskan kepada masyarakat kenapa harus melakukan Paripurna berturut dengan agenda tersebut. Sebab, sudah banyak persepsi di masyarakat yang mengatakan bahwa DPRD hanya sebagai lembaga stempel saja soal APBD.

Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. DPRD dengan fungsi budgeting yang dimilikinya punya peran yang besar untuk mengawal agar Aspirasi yg dibawa saat reses dan usulan masyarakat di daerah pemilihan bisa ditampung di APBD, jelasnya.

Sementara, Anggota DPRDSU dari fraksi NasDem, Nezar Djoeli mengaku keterlambatan pembahasan RAPBD 2018 karena kesalahan dari anggota DPRD Sumut sendiri. Menurutnya, Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2018 sudah disampaikan Pemprovsu pada Juli 2017.

"Ini karena kelalaian anggota dewan sendiri yang sibuk kunjungan kerja, sehingga lalai membahas KUA PPAS yang sudah diserahkan pada Juli kemarin. Kalau tidak pandai menari, jangan katakan lantainya menjungkat," ungkapnya.

Ia juga mengatakan jadwal paripurna pembahasan RAPBD 2018 sudah dibahas dan disetujui sebelumnya di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut. 

"Kalau mau mencegat jadwal ini, seharusnya di Banmus ranahnya bukan di paripurna ini," tambahnya.

Terlebih, kata Nezar, dengan adanya PP nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah ada diatur bahwa paling lambat atau seminggu sebelum 30 Desember APBD tahun selanjutnya tidak disahkan, maka hak-hak anggota legislatif terancam tidak diterima. (Erris)

BERITA LAINNYA
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:48:57
KPU Medan akan Memetakan Lokasi TPS Untuk Pilgub Sumut
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:09:55
Enam Desa di Kecamatan Losarang Ikuti Pilkades 2017
Kamis, 7 Desember 2017 | 00:22:10
Peroleh Tiga Rekomendasi Partai, Ini Kata Bur-Jadi
Selasa, 5 Desember 2017 | 21:49:51
APBD 2018 Akhirnya Disahkan, DPRD Sumut "Paten"
Senin, 4 Desember 2017 | 21:44:40
DPRD Karo Setujui KUA-PPAS R-APBD 2018
BERIKAN KOMENTAR
Top