• Home
  • Politik
  • Tunjangan tak Cair, DPRD Karo Resah dan Datangi Bupati
Kamis, 9 November 2017 | 21:14:27

Tunjangan tak Cair, DPRD Karo Resah dan Datangi Bupati

Anita
PATROLINEWS.COM, Karo - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karo tampak 'resah' akibat belum dapat menikmati kenaikan tambahan tunjangan seperti yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Kondisi tersebut membuat DPRD Karo akhirnya mendatangi Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Kamis (9/11/2017).

"Soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku. Sehingga dalam turunan PP tersebut, DPRD Karo telah membuat Perda dan selanjutnya Bupati Karo membuat peraturan bupati (Perbup). Jadi permasalahannya, bagaimana pencairan sejak bulan Agustus hingga bulan Nopember ini. Jika Perbub baru akan diteken Bupati bulan November. Nah ini yang perlu saya tanya dan minta klarifikasi," ujar Jhon Karya Sukatendel dari Fraksi PKPI dan Jidin Ginting, SH dari Fraksi Demokrat kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH di ruang kerjanya, Kamis (9/11/2017).

Menanggapi itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH mengatakan bahwa ada perubahan dalam tunjangan DPRD yaitu tunjangan alat kelengkapan. Begitu juga dengan sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan. 

"Kalau dulu at cost, sekarang 20 % at costnya. Jadi sekarang lebih nyaman," ujarnya didampingi Kadis BPKPAD Andreasta Tarigan.  

Dijelaskannya, fasilitas bagi anggota dewan juga bertambah. Mulai dari rumah jabatan, rumah dinas hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinasnya, mereka akan mendapat uang transportasi dan tunjangan komunikasi.

"Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas baru yang kemudian diberikan kepada mereka. Yang jelas untuk operasional yang mereka impikan 80 persen itu istilahnya dilumsum," sebutnya.

Terkait Perda yang sudah diteken per-bulan Juli 2017, maka akan dirapelkan pencairannya jika Perbup telah ditetapkan atau sejak tanggal diundangkan. 

"Jadi selama ini berkembang adanya dugaan mekanisme terhadap adanya kesalahan teknis dalam penerbitan Perbub atau dituding agak terlampau lama. Itu tidak benar, bahwa Perda yang telah dibuat DPRD tidak bertentangan dengan pencairan tunjangan hak anggota DPRD sepanjang belum diundangkan/ ditetapkan Perbub tersebut, dengan istilah Clear and Clean," paparnya.

Jangan Jadi Beban Keuangan Daerah

Sementara, Pengamat politik di Kabupaten Karo Fermon Sembiring (45) menanggapi substansi PP No 18 tahun 2017 yang merupakan pengganti dari PP nomor 24 tahun 2004 mengatakan secara umum, PP ini mengatur tentang bertambahnya tunjangan bagi pimpinan DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tunjangan tersebut merupakan tunjangan untuk alat kelengkapan dewan.

"Di dalam PP ini juga menyebut fasilitas bagi Anggota DPRD juga bertambah seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Bahkan, bagi pimpinan DPRD yang tidak memakai kendaraan dinas, maka akan mendapat uang transportasi," ungkapnya.

Menurutnya, sebelum PP tersebut diterapkan di daerah, maka perlu diketahui terlebih dahulu mekanismenya dan keterkaitannya dengan sistem keuangan daerah.

"Jangan sampai hal ini menambah beban keuangan daerah. Jadi, hal ini harus disesuaikan kondisi atau kemampuan keuangan daerah. Ini harus duduk bersama dulu dengan pimpinan didaerah, baik gubernur jika tingkat Provinsi dan Walikota/Bupati ditingkatan bawahnya," ucapnya.

Masih berdasarkan pendapatnya, secara rinci pelaksanaan PP 18 di daerah diatur secara khusus oleh peraturan kepala daerah yaitu peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota. "Jadi di DPRD jangan senang dulu kalau ada kenaikan tunjangan karena jangan sampai menambah beban keuangan daerah.  Hal ini harus disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan daerah," ujarnya.(Anita)
 

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 22:12:08
DPRDSU Bahas Ranperda Perubahan Perda BUMD
Senin, 20 November 2017 | 20:59:30
Perda Penanggulangan Bencana Kota Medan Resmi Disahkan
Selasa, 14 November 2017 | 23:45:42
KPU Sumut Gelar Acara Temu Ramah Insan Pers
Jumat, 10 November 2017 | 20:07:23
Ribuan Peserta akan Dihadiri Muswil BM PAN Malut
Kamis, 9 November 2017 | 22:41:42
Hati-hati Eksodus Massa Gunakan SuKet
Senin, 30 Oktober 2017 | 22:43:07
KPU Asahan Gelar Jalan Sehat Gerakan Sadar Pemilu
BERIKAN KOMENTAR
Top