• Home
  • Politik
  • Tim Reses I-XII DPRDSU Dominan Soroti Infrastruktur Jalan di Kab/Kota
Senin, 16 Oktober 2017 | 21:50:11

Tim Reses I-XII DPRDSU Dominan Soroti Infrastruktur Jalan di Kab/Kota

Minta KPK Supervisi Penyusunan APBD 2018
Erris
PATROLINEWS.COM, Medan - Tim reses I-XII DPRD Sumut dominan menyoroti masalah infrastruktur jalan yang kondisinya memprihatinkan dan butuh segera diperbaiki dan berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengalokasikan anggaran di-RAPBD 2018.

Sorotan terhadap permasalahan infrastruktur jalan ini disampaikan pada paripurna tentang laporan hasil reses anggota DPRD Sumut di dapil (daerah pemilihan) masing-masing di 33 kabupaten/kota se-Sumut, dipimpin Ketua Dewan H Wagirin Arman, Senin (16/10/2017) di gedung dewan.

Paripurna yang dihadiri Plt Sekdaprovsu Ibnu Hutomo dan unsur FKPD Provsu, masing-masing tim reses melaporkan hasil temuan dan aspirasi masyarakat yang dijeput dari 33 kabupaten/kota se-Sumut. Misalnya tim dapil Sumut II/kota Medan dibacakan jurubicaranya Arifin Nainggolaan melaporkan kondisi jalan umumnya butuh perbaikan yang sangat mensesak, karena perbaikan yang dilakukan selama ini terkesan setengah hati, yang efeknya meresahkan masyarakat.
    
Tim reses dapil III (Deliserdang) melalui jurubicaranya H Muchrid Nasution masih melaporkan seputar kerusakan jalan yang sampai saat ini belum diperbaiki, meski pada reses sebelumnya mengeluhkan persoalan yang sama. Demikian halnya permasalahan infrastruktur jalan pedesaan dan drainase pedesaan butuh segera perbaikan.
    
Jurubicara tim dapil IV (Sergai dan Tebingtinggi) Wasner Sianturi melaporkan, kondisi jalan susur pantai menghubungkan Pantai Cermin dengan Sialang Buah sepanjang 20 km sudah rusak parah, butuh perbaikan menjadi prioritas, karena jalan itu bisa menambah income daerah dan masyarakat dari peningkatan jumlah pariwisata.

Persoalan yang sama juga dilaporkan oleh jurubicara tim Sumut Dapil V (Asahan, Batubara, Tanjungbalai) Muslim Simbolon, karena masyarakat mengharapkan perbaikan jalan penghubung desa laut tador-desa tanjung perapat sekitar 7-8 km agar dianggarkan melalui BKP (Bantun Keuangn Provinsi) tahun 2018.
      
Jurubicara tim Sumut dapil VI Zeira Salim Ritonga berharap Gubsu menampung anggaran perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan penyeberangan di Labuhanbatu. Demikian halnya tim dapil VII melaporkan kondisi ruas jalan ujung batu sepanjanh 34 km butuh peningkatan. Akses jalan menuju sidingkil sangat miris, karena masyarakat membawa hasil panen berjalan kaki sejauh 5 km, sehingga perekonomian masyarakat tidak dapat ditingkatkan.

Keprihatinan yang sama juga laporkan jurubicara tim dapil VIII Analisman Zalukhu, karena sampai saat ini masih ada jalan provinsi di Kepulauan Nias k kondisinya rusak parah dan tidak pernah diaspal, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda dua, meski setiap reses sudah dilaporkan. 
      
Persoalan jalan juga disoroti tim dapil IX, X, XI dan XII melalui jurubicaranya masing-masing dan berharap Pemprovsu memprioritaskan perbaikan dengan mengalokasikan anggaran di APBD 2018.
       
Sementara Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, DPRD Sumut akan memperjuangkan tiga hal yang menjadi aspirasi 15 juta rakyat Sumut di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan untuk ditampung dalam APBD 2018. yaitu mengatasi infrastruktur jalan di 33 kabupaten/kota, BKP kepada kabupaten/kota dan bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah. 
        
"Sudah waktunya kita terbuka. Hampir semua dapil mendesak BKP dianggarkan secara adil, proporsional dan merata disemua dapil sebagai pintu masuk untuk membantu keterbatasan APBD kabupaten kota," ujarnya.
      
Wagirin menambahkan, DPRD Sumut akan meminta KPK menjadi supervisi dalam pembahasan dan penyusunan APBD 2018, karena dewan tidak ingin pengalaman sebelumnya yang tercatat dalam APBD tidak sesuai dengan hasil ketetapan bersama antara TAPD dengan Banggar DPRD Sumut. 

"Kita tidak boleh bermain-main dalam penyusunan APBD, karena itu dewan mengusulkan KPK jadi supervisi," ujar Wagirin.
        
Sementara Gubsu diwakili Plt Sekdaprovsu Ibnu Hutomo mengatakan, pemprovsu senantiasa berupaya melakukan perbaikan dan berbagai usulan maupun masukan dari hasil reses dewan menjadi koreksi bagi kami.
       
"Semua usulan akan ditelaah, mana yang jadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kita akan berupaya menampung aspirasi masyatakat yang diusulkan anggota dewan dan akan dilakukan sesuai prioritas kepentingan rakyat, karena anggaran yang dimiliki sangat terbatas," ujar Ibnu. (Erris)

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 22:12:08
DPRDSU Bahas Ranperda Perubahan Perda BUMD
Senin, 20 November 2017 | 20:59:30
Perda Penanggulangan Bencana Kota Medan Resmi Disahkan
Selasa, 14 November 2017 | 23:45:42
KPU Sumut Gelar Acara Temu Ramah Insan Pers
Jumat, 10 November 2017 | 20:07:23
Ribuan Peserta akan Dihadiri Muswil BM PAN Malut
Kamis, 9 November 2017 | 22:41:42
Hati-hati Eksodus Massa Gunakan SuKet
BERIKAN KOMENTAR
Top