• Home
  • Politik
  • Tagline Sumut Paten Langgar Perda, F-PKS DPRD Sumut Usulkan Hak Angket
Jumat, 26 Mei 2017 | 21:59:46

Tagline Sumut Paten Langgar Perda, F-PKS DPRD Sumut Usulkan Hak Angket

Provinsi Sumut Terbelakang di Indonesia
Fernando
PATROLINEWS.COM, Medan - Pandangan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan Agenda Penyampaian Laporam Panitia Khusus (Pansus) dan Rekomendasi DPRDSU terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2016 pada Jumat (26/5/2017) mendapat aplaus dari para fraksi-fraksi yang lain. Pasalnya, F-PKS mengusulkan Hak Angket kepada Gubsu atas penggunaan tagline SUMUT PATEN yang melanggar Perda no. 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pandangan F-PKS DPRD Sumut yang dibacakan Burhanuddin Siregar SE meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menghentikan tagline SUMUT PATEN karena menggunakanya dalam acara-acara pemerintahan provinsi Sumatera Utara adalah pelanggaran terhadap perda no. 5 tahun 2014 tentang RPJMD.  

Selanjutnya, F-PKS meminta pembangunan Sumatera Utara dikembalikan kepada visi Sumatera Utara yakni "Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera". 

"Yang harus terus kita perjuangkan sebelum ada perubahan yang di sepakati bersama-sama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD.  Inilah visi yang telah tertuang pada dokumen perencanaan yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam kurun waktu 2013-2018," ungkapnya. 

F-PKS menilai penggunaan slogan paten juga berinflikasi pada pelanggaran UU Pilkada apabila jargon PATEN dan fasilitas negara yang mengikutinya terus digunakan sampai masa Pilkada. 

"Fraksi kami mengusulkan melalui pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara mengusulkan penggunaan hak angket dewan atas pelanggaran Perda dimaksud," jelas anggota DPRD Sumut dari Dapil Sumut VII itu. 

Oleh karena itu, lanjut Burhanuddin, Visi Gubernur Sumatera Utara "Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera" sampai saat ini masih jauh panggang dari api, bahkan dapat dikatakan provinsi sumatera utara saat ini telah jauh tertinggal menjadi salah satu provinsi terbelakang di Indonesia.

Provinsi Sumut Terbelakang di Indonesia

Burhanuddin juga menyampaikan, berdasarkan RPJMD Sumatera Utara 2013-2018, pada banyak indikator, LKPJ 2016 masih jauh dari target sasaran RPJMD. Demikian juga bila dibandingkan dengan lkpj periode sebelumnya (2014-2015), lkpj 2016 tidak terlihat ada perbaikan, bahkan beberapa indikator mengalami penurunan. dan bila dilihat dari sisi pencapaian rata-rata provinsi secara nasional, pencapaian provinsi Sumatera Utara rata-rata pada peringkat yang sangat memperihatinkan.

Hal tersebut kata Burhanuddin dapat dilihat dilihat dari beberapa fakta sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800-35 tahun 2016 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara hanya berada pada urutan ke 27 dari 33 provinsi di Indonesia. Sebagai pembanding dapat dilihat Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi pemekaran mampu menempatkan dirinya pada posisi ke 6.

2. Dari sisi kapasitas fiskal yang menunjukan kemampuan daerah membiayai pembangunan di daerahnya, untuk tahun 2016 yang dirilis Kementerian Keuangan (PMK 37/PMK.07/2016), Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,31; berada pada peringkat 26 dari 34 provinsi.  Dan bila kapasitas Fiskal ini kita bandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 1,37; maka terlihat telah terjadi penurunan dengan indeks kapasitas fiskal pemerintah provinsi sumatera utara berkategori rendah menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah provinsi sumatera utara membiayai pembangunan daerah. 

3. Dari paparan dokumen LKPJ 2016 oleh Gubenur Sumatera Utara, semakin menunjukkan lemahnya pencapaian atas target RPJMD2013-2018. Kesenjangan antara yang ditargetkan pada RPJMD dengan apa yang telah dicapai pada LKPJ 2016 semakin jauh. 

Terpisah, Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan ST mengapresiasi kinerja Pansus LKPJ yang telah menunjukkan sesuatu yang dinamis. Pasalnya, sepanjang periode pemerintahan 2013-2018, baru kali ini memberikan penilaian objektif atas kinerja Pemprovsu, terlebih kinerja Tengku Erry Nuradi. 

Menurutnya, Pemprovsu memang terlihat tidak serius menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

"Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan di Pansus LKPJ berikut dengan rekomendasinya. Hal ini tentu akan membuka cakrawala berpikir masyarakat bahwa, beginilah Gunernur Sumut bekerja. Jadi mereka tidak lagi hanya terbuai dengan pencitraan Sumut Paten," pungkasnya. (Nando)

BERITA LAINNYA
Rabu, 14 Juni 2017 | 20:57:10
Tiga Anggota DPRD Sumut Hasil PAW Dilantik
Senin, 12 Juni 2017 | 23:44:07
PKPI Putuskan Usung Jokowi di Pilpres 2019
Senin, 12 Juni 2017 | 22:29:22
DPRD Sumut Siapkan Perda Perlindungan Bahasa
BERIKAN KOMENTAR
Top