• Home
  • Politik
  • Pansus LKPJ Gubsu DPRD Sumut Beri 23 Catatan
Jumat, 26 Mei 2017 | 21:52:16
Rapat Paripurna Dewan LKPJ Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Pansus LKPJ Gubsu DPRD Sumut Beri 23 Catatan

Hentikan Slogan Sumut Paten & Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
Fernando
Ketua Pansus LKPJ DPRD-SU Muhri Fauzi saat menyampaikan 23 catatatan terhadap LKPJ Gubsu TA 2016.
PATROLINEWS.COM, Medan - Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan Agenda Penyampaian Laporam Panitia Khusus (Pansus) dan Rekomendasi DPRDSU terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2016 tampak berjalan alot namun lancar pada Jumat (26/5/2017) sekira pukul 11.30 Wib.

Pada kesempatan tersebut, Laporan Pansus LKPJ Gubsu DPRD Sumut yang dibacakan langsung oleh Ketua Pansus, Muhri Fauzi Hafiz memberikan 23 catatan dan rekomendasi atas LKPJ Gubsu yaitu :

Pertama, Penyiapan dan penyajian Dokumen LKPJ Gubernur Sumatera Utara baik akhir tahun anggaran, maupun akhir masa jabatan harus dilakukan dengan seksama dalam satu sistem verifikasi dan analisis atas semua input data yang berasal dari semua OPD dan harus dikordinasi oleh OPD yang diberi tanggung jawab untuk itu.

Sebagai bukti, Panitia Khusus LKPJ menemukan dalam buku LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2016 pada halaman 45, tercantum tabulasi sasaran utama dan target kinerja prioritas ketujuh. Menyebut tabulasi target kinerja tersebut menunjukan angka-angka yang sama persis, tidak ada bedanya dengan buku LKPJ Gubernur Akhir TA.2015 yang lalu. 

Persamaan angka-angka yang tertera pada Target Kinerja Dinas Koperasi dan UKM. Persamaan itu menyangkut jumlah pertumbuhan usaha mikro, pertambahan jumlah UKM yang mengakses sumber daya produktif. 

Seyogyanya Dokumen LKPJ disajikan dengan data pembanding satu atau dua tahun sebelumnya sehingga dengan demikian didapat informasi capaian apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya dari waktu ke waktu.

Kedua, Pansus meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk segera menghentikan penggunaan slogan, jargon, tagline atau apapun sebutannya terkait dengan SUMUT PATEN, karena hal ini tidak didasarkan atas sistem perencanaan pembangunan di Sumatera Utara (seperti yang dituliskan dalam RPJMD 2013-2018) dan lebih terkesan merupakan kepentingan personal Gubernur Tengku Ery Nuradi yang tidak punya relasi dengan karakteristik kedaerahan.

Dalam hubungan ini DPRD perlu menegaskan tidak pernah membahas atau mendiskusikan segala yang berhubungan dengan slogan SUMUT PATEN tersebut, dan setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Sumatera Utara terkait dengan SUMUT PATEN harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan kata PATEN yang terlihat di tengah-tengah masyarakat terlihat lebih menonjolkan personal Gubernur demi pencitraan nama pribadi Pak Tengku Ery Nuradi (PATEN) seperti yang terlihat di Baner yang tertempel di pohon-pohon sepanjang jalan, Bus Pemprov, dan Baligho yang terpasang di lokasi-lokasi publik di seluruh Sumatera Utara.

Ketiga, Persoalan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini masih tidak terkelola secara baik. Aset-aset milik PemprovSU yang sampai dengan saat ini masih teramat banyak dikuasai pihak lain secara tidak sah.

Dimana aset-aset yang dikomersialkan seperti wisma di Yogyakarta yang hampir setiap hari selalu penuh dengan tamu komersial (tamu berbayar), untuk itu diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera menertibkan penggunaan dan pengelolaan aset-aset miliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Keempat, hubungan komunikasi dan kerjasama Eksekutif dan Legislatif belum terjalin secara baik. 

Hal ini sering terlihat dari beberapa rapat yang telah disepakati jadwalnya secara bersama, namun Gubernur atau Kepala SKPD memiliki agenda lainnya, sehingga agenda bersama yang telah dijadwalkan bersama tidak mendapat perhatian secara layak.

Kelima, dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sesuai yang ditargetkan dalam RPJMD maupun RPJMN maka aliran arus barang di Sumatera Utara perlu ditingkatkan, hal ini berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur baik yang menjadi kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Oleh karena itu untuk menghindari adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur dan dalam rangka mengantisipasi kesenjangan fiskal antara provinsi dengan kabupaten/kota maka dalam penyusunan anggaran di tahun 2018 dan seterusnya ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi kepada kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan provinsi dengan parameter-parameter pembangunan di masing-masing kabupaten/kota.

Keenam, Indikator kinerja utama (IKU) yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan misi membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) adalah pengesahan APBD dan APBD-Perubahan secara tepat waktu. 

Ketentuan tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. 

Pada tahun 2016, hal itu tidak tercapai, sehingga pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mendapatkan dana insentif daerah.

Hal ini membuktikan buruknya tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 sekaligus tidak tercapainya target sasaran 2016 yang diamanatkan oleh Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, padahal pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 semua tahapan dan urutan pengusulan sudah ditetapkan sehingga jika dipatuhi bisa ditetapkan dengan tepat waktu. 

Dengan demikian pada tahun berikutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus konsisten dengan tahapan-tahapan yang sudah disepakati sehingga semangat reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa terwujud sampai akhir masa jabatan kepemerintahan ini.

Ketujuh, diminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bersungguh-sungguh meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan tidak bermain-main dengan data-data yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah dimana hingga saat ini belum dapat dijelaskan secara transparan. Benar bahwa capaian pendapatan daerah dapat diwujudkan sebesar 107,22%, yakni sejumlah Rp.10.781.989.413.390,10. Akan tetapi Dewan menilai tingkat kemandirian APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan yang terendah mengingat komposisi PAD Pada APBD Tahun Anggaran 2016 hanya mencapai 45,38 %. 

Sementara kemandirian APBD melalui sektor PAD pada APBD tahun 2013 sampai dengan APBD Tahun 2015 rata-rata  berada pada kisaran 64,33 %. Bila dibandingkan dengan proyeksi yang direncanakan pada RPJMD 2013-2018, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 tidak mampu mencapai proyeksi yang direncanakan pada RPJMD. Dilihat dari beberapa indikator, GAP antara RPJMD dengan realisasi pada LKPJ 2016 ternyata cukup lebar. Beberapa data telah diungkapkan, seperti PAD pada RPJMD untuk Tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 6,9 Triliun namun terealisasi hanya sebesar Rp. 4,8 triliun.

Kedelapan, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, disebutkan bahwa target sasaran proporsi panjang jaringan jalan mantap di tahun 2016 sebesar 89,08 %, namun fakta yang ada pencapaian di tahun 2016 hanya sebesar 80,83% yang terdiri dari program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan terdiri dari 81 kegiatan, program pembinaan jalan dan jembatan terdiri dari 27 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 766.597.018.572 (tujuh ratus enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah). 

Pencapaian ini menjadi catatan buruk bagi pemerintahan provinsi Sumatera Utara periode ini. Oleh karena itu pada tahun yang akan datang harus diperbaiki dan ditingkatkan melalui kepatuhan terhadap tahapan-tahapan perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD pada setiap tahun anggaran. 

Kesembilan, DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lebih fokus dan serius khususnya seluruh SKPD yang serapan anggarannya di bawah 70%, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rumah Sakit Haji hanya 43,18%. Rendahnya serapan anggaran ini selalu menyisakan besaran silpa diatas ambang batas yang ditetapkan Peraturan Peundang-undangan. Silpa pada LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 yang  dilaporkan sebesar 4,86% tentunya telah melewati ambang batas, dan ini adalah hal lainnya yang menunjukan kegagalan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengelola APBD Sumatera Utara.

Sepuluh, diminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lebih serius dalam optimalisasi peran BUMD dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini perlu dilakukan mengingat setiap tahunnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil di tengah-tengah besarnya penyertaan modal dan/atau tambahan penyertaan modal yang harus dilakukan terhadap BUMD-BUMD tersebut dalam memenuhi kecukupan rasio permodalan. 

Sebelas, diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar melakukan pengawasan  terhadap pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan di semua SKPD untuk lebih cermat dan selektif guna menghindari terjadinya keterlambatan atau tidak selesainya pekerjaan dengan tepat waktu sehingga mencegah besarnya SILPA pada setiap tahun anggaran. Selain itu masih terdapat indikasi kuat bahwa rekanan pelaksana kegiatan yang telah menyebabkan keterlambatan masih tetap mendapatkan paket-paket pekerjaan, untuk itu agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menertibkan pihak ketiga yang tidak berkinerja baik.

Duabelas, dengan ditetapkannya Kawasan Wisata Danau Toba sebagai salah satu dari sepuluh Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional oleh Pemerintah Pusat, diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat melakukan  percepatan pengembangan destinasi pariwisata lainnya yang ada di Sumatera Utara dengan membenahi aksesibilitas pada semua kawasan destinasi pariwisata di Sumarera Utara, khususnya terhadap pengembangan daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir timur dan pesisir barat Sumatera Utara serta Kepulauan Nias yang sampai saat ini belum tersentuh oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Tigabelas, Dalam rangka turut mendukung pertumbuhan dan perkembangan detinasi pariwisata daerah, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan insustri kreatif dengan mendorong keterlibatan UMKM melalui bantuan permodalan sekaligus mendorong keterlibatan BUMN, BUMD dan Pihak Swasta lainnya dalam optimalisasi pemanfaatan dana CSR yang dikelola secara transparan sejalan dengan perencanaan pembangunan. Sehingga pertumbuhan UMKM sejajar dengan pertumbuhan pembangunan. 

Empat belas, Diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar lebih serius memberdayakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui anggaran yang cukup untuk meminimalisasi kejahatan terhadap perempuan dan anak dalam upaya melakukan pengawasan, pencegahan, pembinaan serta pengayoman terhadap perempuan dan anak baik korban kekerasan fisik, seksual maupun penyalahgunaan narkoba.

Lima belas, dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan demi mengantisipasi berkurangnya luas lahan pertanian pangan.  

Enam belas, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan beralihnya sejumlah urusan pemerintahan beralih dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi, seperti bidang kelauatan perikanan, kehutanan, pendidikan pada jenjang SMA dan SMK, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menyiapkan aspek kelembagaan dan SDM serta unit-unit pengelola SMA dan SMK tersebut, termasuk pengambilalihan tenaga pengajar baik PNS maupun non PNS (honor) dari Kabupaten/Kota. 

Tujuh belas, terkait dengan pengambilalihan RS. Haji Medan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Yayasan RS. Haji Medan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan RS. Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didahului dengan pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan berdasarkan persetujuan Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan. 

Hal tersebut berimplikasi terhadap pelayanan kesehatan dan status kepemilikan asset pada RS. Haji Medan. Berdasarkan LHP BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 bahwa dana sebesar Rp.21.470.876.640 tidak dapat diyakini kewajarannya. 

Oleh karena itu Gubernur Sumatera Utara harus melakukan upaya hukum untuk memastikan status asset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada RS. Haji Medan, namun sampai dengan dilakukannya pemeriksaan kembali oleh BPK hal tersebut kembali menjadi temuan BPK, sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor 40.B/LHP/XVIII.MDN/05/2016 tanggal 23 Mei 2016. Hal ini berdampak buruk bagi tata kelola asset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta menimbulkan interpretasi bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengabaikan temuan lembaga audit negara. 

Delapan belas, Buruknya pelayanan terhadap pasien BPJS dari berbagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama khususnya Puskesmas maka perlu mengembangkan Puskesmas sebagai Gate Keeper dalam Era JKN untuk itu dibutuhkan strategi membangun citra keberadaan Puskesmas sebagai FKTP sehingga perlu melakukan pemenuhan berbagai standar pelayanan kesehatan meliputi sarana dan prasarana baik medis maupun non medis melalui ketersediaan SDM kesehatan secara kuantutas dan kualitas agar terpenuhinya standar pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Sembilan belas, diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memprioritaskan peningkatan fisik seluruh ruas jalan dari jalan tanah menjadi hotmix yang merupakan ruas jalan provinsi di semua kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Dua puluh, diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengakomodir dan menindaklanjuti usulan peningkatan status jalan Kabupaten/Kota menjadi jalan Provinsi sebagai realisasi atas usulan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sejalan dengan usulan Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara.

Dua puluh satu, diminta kepada Pemerintah Provinsi untuk menjadikan Rekomendasi ini sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD tahun 2018, dan menuntaskan berbagai target yang belum tercapai dalam RPJMD tahun 2013-2018.

Dua puluh dua, supaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap patuh kepada jadwal waktu dan tahapan pembahasan RAPBD, P.APBD, pertanggungjawaban LKPJ dan LJP setiap tahunnya. Sehingga DPRD Sumatera Utara tidak menjadi kambing hitam atas keterlambatan yang selama ini yang selalu terjadi.

Dua puluh tiga, berdasarkan hasil pembahasan pada berbagai indikator pencapaian yang disampaikan pada LKPJ Gubenur Sumatera Utara Akhir Tahun 2016, terlihat bahwa terdapat begitu banyak indikator yang tidak mencapai target RPJMD pada hampir seluruh aspek, baik pada aspek pengelolaan keuangan daerah seperti pada pencapaian Pendapatan Asi Daerah jauh dibawah target RPJMD dan realisasi penyerapan anggaran yang menimbulkan angka silpa diatas ambang batas, aspek pendidikan seperti target pembangunan sekolah yang tidak tercapai, aspek infrastruktur seperti pada pengelolaan jalan-jalan milik Provinsi dan berbagai aspek lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa LKPJ Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2016 gagal, untuk itu kami rekomendasikan agar pada masa sisa jabatan Saudara Gubernur meningkatkan kinerja untuk pencapaian target RPJMD 2013-2018. 

Menurut Tim Pansus LKPJ Gubsu dimana pembahasan, kajian dan rekomendasi atas LKPJ Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2016 ini merupakan salah satu perwujudan tugas pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan dipahami sebagai upaya bersama untuk mewujudkan Visi  Pembangunan Sumatera Utara. 

"Pembahasan dan kajian diupayakan untuk menyampaikan sisi positif yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan dan atau sisi negatif yang perlu diperbaiki, serta rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat memperbaiki kinerja untuk mewujudkan Visi-Misi Provinsi Sumatera Utara," tegas Murni dalam penyampaian laporan Pansus.(Nando)

BERITA LAINNYA
Rabu, 14 Juni 2017 | 20:57:10
Tiga Anggota DPRD Sumut Hasil PAW Dilantik
Senin, 12 Juni 2017 | 23:44:07
PKPI Putuskan Usung Jokowi di Pilpres 2019
Senin, 12 Juni 2017 | 22:29:22
DPRD Sumut Siapkan Perda Perlindungan Bahasa
BERIKAN KOMENTAR
Top