• Home
  • Politik
  • Perekrutan Kordinator Pemberdayaan Wilayah Tidak Transparan
Rabu, 24 Mei 2017 | 23:41:50

Perekrutan Kordinator Pemberdayaan Wilayah Tidak Transparan

Fernando
PATROLINEWS.COM,  Medan - Proses perekrutan 8 orang tenaga Kordinator Pemberdayaan Wilayah (KPW) oleh Kementerian Desa ternyata tidak dilakukan secara transparan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi C DPRD dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provsu, Rabu (23/5/2017).

Sebelumnya, Ketua komisi E, Ir H Zahir MAP yang didampingi Ahmadan Harahap SAg MAP selaku Sekretaris komisi E mempertanyakan pihak Dinas PMD terkait proses dan item-item yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana desa dan proses rekruitmen KPW.

"Apa saja item dana desa itu,  karena penggunaan Dana Desa itu suka-suka saja. Belanja-belanja itu harus selesai sebelum APBD-P dan Kapan rotasi kembali pendamping desa," tanya Zahir.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu, Irpan Sofian MM menjelaskan Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. 

Dan masalah penggunaan dana desa hanya bisa dilakukan untuk kepentingan sosial yang mendasar seperti pembangunan posyandu, polindes sedangkan untuk pembangunan kantor desa tidak diperbolehkan menggunakan dana desa.

Lanjut Aspan, sedangkan perekrutan staf Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dari kondisi kita sekarang yang diawalnya 2100 orang terdiri dari 3 kategori (Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa) itu, ada sekitar 50 orang yang tidak memenuhi syarat dan dikeluarkan.

Adapun alasannya dikarenakan 50 orang tersebut ternyata dari sisi administrasi, komunikasi dan kompetensi tidak sesuai dengan harapan.

Untuk meningkatkan kemampuan yang telah direkrut selalu dilakukan pelatihan dan pembinaan.

Namun, rekruitmen dilakukan dengan dua tahap oleh Satker pusat dari kementerian dan juga USU.

Dan selain 3 tenaga yang telah direkrut itu, kini kementerian desa juga telah merekrut 8 orang tenaga Kordinator Pendamping Wilayah (KPW) dan ditempatkan di tingkat provinsi.

Namun anehnya, lanjut Aspan, dirinya tidak mengetahui adanya proses perekrutan tersebut.

"Pihak kementerian sudah merekrut tenaga KPW sebanyak 8 orang, tetapi kita tidak mengetahuinya," pungkas Aspan.

Perekrutan itu diketahui saat pihak konsultan yakni PT Mitra yang direkrut oleh Kementerian Desa sebagai pengelola hendak memadang iklan lowongan KPW.

"Pada tanggal 7 Mei 2017, ada perekrutan KPW dari kementerian,  dan pendaftarannya dari PT Mitra yang beralamat di Jalan Sampali, Medan dan merupakan perusahaan dari Jakarta.

Informasi yang kita dapat, syarat untuk KPW harus memiliki pengalaman  kerja selama 7 tahun.

Lanjutnya, dari 210 pendaftar, yang masuk ke longlist 110 orang dan akhirnya peserta yang boleh ikut 77 orang.  Ternyata setelah saya lihat berkas-berkasnya, itupun semuanya tidak jelas juga karena ada yang baru tamat tahun 2011 dan ada tahun 2014. 

"Sedangkan yang tamat tahun 2004 tidak diterima walau telah memenuhi syarat pengalaman," ungkapnya heran.

Jadi harapan kita sebagai pengguna tenaga tersebut, harusnya provinsi dilibatkan dalam perekrutan KPW agar lebih profesional dan kita juga dapat mengetahui.

"Perekrutan itu kita tidak dilibatkan oleh Kemendes, kita provinsi tidak tahu prosesnya dan tidak ada kordinasi. Bagaimana kriterianya, persyaratannya, tetapi hasilnya ditempatkan di Sumatera Utara. Sebagai pengguna harusnya kita dilibatkan," ujarnya sembari mengatakan dana untuk KPW tersebut bersumber dari Loan (Hutang) luar negeri.

Sementara, anggota komisi C dari Fraksi PKS, Zulkifli mengingatkan  karena dana desa itu memiliki anggaran yang besar maka perlu kualifikasi pendamping yang baik agar tenaga yang diperoleh dapat lebih profesional nantinya.

Sebagai penutup, Zahir meminta agar dinas menyiapkan segala berkas yang dibutuhkan untuk dibawa dalam kunjungan kerja ke kementerian Desa terkait masalah penggunaan dana desa dan juga rekruitmen  tenaga KPW. (Nando)

BERITA LAINNYA
Rabu, 14 Juni 2017 | 20:57:10
Tiga Anggota DPRD Sumut Hasil PAW Dilantik
Senin, 12 Juni 2017 | 23:44:07
PKPI Putuskan Usung Jokowi di Pilpres 2019
Senin, 12 Juni 2017 | 22:29:22
DPRD Sumut Siapkan Perda Perlindungan Bahasa
BERIKAN KOMENTAR
Top