• Home
  • Politik
  • Polemik Cawagubsu, Erry Nuradi Dituding Inkonstitusional
Jumat, 30 September 2016 | 21:11:43

Polemik Cawagubsu, Erry Nuradi Dituding Inkonstitusional

net
Prof Dr M Arif Nasution MA menyerahkan piala kepada para pemenang lomba foto tingkat SMA sederajat, di kampus FISIP UMA Jalan Kolam Medan Estate, Selasa (26/4/2016).
PATROLINEWS.COM, Medan - Mencontoh yang salah dan tidak mengirimkan nama calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Erry Nuradi terbukti melanggar Hukum. Tindakan itu dianggap sebagai penipuan terhadap sumpah janji untuk setia pada Undang-Undang (UU). Bahkan bisa dikatagorikan sebagai tindakan wanprestasi, dan hanya memikirkan kepentingan pribadi semata.

Demikian Ketua Paska Sarjana Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU), Prof DR M. Arif Nasution MA kepada wartawan melalui telpon selularnya, Kamis (29/9/2016), terkait tudingan berbagai pihak  tidak patuhnya Gubsu Erry Nuradi terhadap UU no 20/2016, dengan tidak mengirimkan nama calon Wakilnya ke DPRD Sumut. Walapun masa tahapan yang disusun Panitia Khusus (Pansus) wagubsu sudah terlewati.

Menurutnya, sebaiknya DPRD Sumut segera melakukan sidang paripurna untuk menurunkan T Erry Nuradi dari jabatan Gubernur, karena telah wanprestasi yang dikatagorikan "Inkonstitusional" menyalahi janji dan sumpah jabatan dalamenjalankan amanah UU no 20 tahun 2016, tentang Pilkada.

"Gubsu Erry Nuradi memang beriktikad tidak baik. Bahkan dengan sengaja melanggar sumpah janji dan sumpah jabatan dengan mengabaikan amanah UUD'45. Bahkan terkesan selama ini hanya melakukan acara seremonial belaka. Tanpa melakukan dan menjalankan tuntutan pembangunan di Sumatera Utara. Dia hanya mengerjakan pencitraan diri pribadinya untuk melanjutkan jabatan selanjutnya. Sebaiknya DPRD Sumut segera gelar Paripurna menurunkannya dari jabatannya.," ujar Arif menjelaskan.

Dengan tidak diisinya jabatan wakil gubernur, lanjut Prof Arif, Erry Nuradi konon mencontohkan situasi di Tanah Karo tentang tidak maunya Bupati mengangkat wakil, itu adalah preseden buruk. 

"Seharusnya Gubsu tidak mengikuti langkah Jelek tersebut. Apalagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Sumut, seharusnya memprioritaskan pengangkatan wakil untuk membantu melaksanakan pembangunan yang sudah sangat tertinggal di Sumatera Utara," jelas Arif bersungguh-sungguh.

Seharusnya, tambah Profesor ahli politik ini, Gubernur Erry Nuradi jangan berandai-andai dalam menyikapi politik di Sumut ini, bila tidak ingin dicap sebagai melecehkan UU dan mengabaikan DPRD Sumut yang nota bene telah membentuk Pansus Wagubsu dengan telah menghabiskan tidak sedikit anggaran untuk melakukan berbagai tahapan dan melakukan konsultasi ke Pemerintah pusat dalam melaksanakan UU tersebut.

"Karenanya Gubsu tidak berandai-andai mencontoh hal yang buruk. Tetapi sebaiknya telah menunjukkan kinerja yang baik sejak dia dilantik menjadi Gubernur menggantikan Gatot Pujonugroho waktu itu," Prof Arif prihatin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Pansus Wagub DPRD Sumut telah menyusun berbagai tahapan, yang dimulai dari penjaringan yang telah ditutup taggal 15 Septerber 2106. Juga calon yang telah diterima Gubsu dari partai pendukung juga tidak kunjung diserahkan ke DPRD Sumut untuk diperoses. Bahkan sesuai jadwal 28 September 2016 kemarin adalah waktu pemilihan di paripurna dewan, tetapi hal itu juga tidak terlaksana, karena nama calon tidak pernah sampai di DPRD Sumut.

"Konon Kabiro Otda beralasan bahwa masih diproses masalah administrasinya walau telah satu bulan tidak juga selesai. Ini menunjukkan Biro ini sangat tidak profesional menjalankan tugasnya," ujar Prof Arif mengakhiri. 

BERITA LAINNYA
Kamis, 22 Februari 2018 | 23:05:15
Panwaslu Ajak Masyarakat Partisipasi Awasi Pemilu
Minggu, 18 Februari 2018 | 22:39:27
Wujudkan Pilkada Damai, AHM Ingin Maluku Utara Juara
Selasa, 13 Februari 2018 | 23:50:57
Ini Nomor Urut Paslon Gubernur Ikuti Pilkada Malut
BERIKAN KOMENTAR
Top