Selasa, 16 Januari 2018 | 23:00:01

Ratusan Siswa "Siluman" SMAN 2 Medan Serbu Pemprovsu

Nando
PATROLINEWS.COM, Medan - Ratusan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Medan 'menyerbu' kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Selasa (16/1/2018).

Kedatangan ratusan siswa-siswi yang turut didampingi orangtua siswa itu untuk menyuarakan nasib siswa-siswi yang ditelantarkan di SMAN 2 Medan.

"Ada sekira 300 orang kami yang datang disini (kantor Pemprovsu) beserta orangtua siswa juga," kata Ade Iqroh, Selasa (16/1/2018).

Menurut Kordinator aksi, Ade Iqroh Sinaga mengatakan para siswa menuntut agar sekolah menjalankan proses belajar mengajar bagi siswa tambahan, yang tidak lulus PPDB online.

Dijelaskannya, sebenarnya PPDB online itu diatur dalam Permen dan memiliki perubahan sesuai poin nomor 4 tentang Zonasi.

"Jadi siswa-siswi ini masuk dalam sistem zonasi dan itu semua terkoordinir oleh pihak sekolah, termasuk Dinas Pendidikan. Kita pun tidak mengerti juga dan kita tidak mungkin masuk ke SMAN 2 begitu saja. Semua ada prosesnya. Kita juga membayar uang pembangunan, uang sekolah, semua kita ikuti. Jadi para orangtua murid ini tidak mengetahui apa kronologis yang terjadi di sekolah ini," jelasnya.

Yang jelas, lanjut Ade mengatakan ketika siswa-siswi itu tidak lulus PPDB Online dan saat akan menarik berkas, pihak sekolah SMAN 2 menawarkan untuk mengikuti gelombang kedua.

"Saat kita menarik berkas, pihak SMAN 2 malah bertanya kepada orangtua mengapa berkasnya ditarik. Dan mereka mengatakan posisi anak bapak cadangan, jadi tunggu aja gelombang kedua agar bisa masuk. Karena kami ditawarkan maka kami terima," pungkasnya.

Begitu masuk di SMAN 2, anak-anak pun mengikuti proses belajar mengajar. Mereka dapat absen, dapat buku, ujian dan kartu tanda siswa. 

'Namun saat bagi raport malah tidak diberikan. Alasannya, anak-anak tidak terdaftar di dalam Dapodik," ujarnya heran.

"Kalau mau dibuka Dapodik dibuka semuanya. Dari SMAN 1 sampai SMAN 21 itu kelebihan 347 siswa yang tidak dalam tetapi terdaftar di Dapodik. Kita punya buktinya. Jadi dinas  pendidikan harus terbuka, jangan tertutup. Dengan alasan itu anak-anak kami diterlantarkan," ungkapnya.

Ade yang menjadi juru bicara orangtua siswa itu juga sangat menyesalkan kejadian yang turut menimpa  anaknya itu.

"Padahal kita sudah ngasih uang pembangunan, komite dan uang sekolah. Komite besarannya 3 juta sampai 5 juta dan uang sekolah 150 ribu per bulan. Apa yang diminta sekolah kami laksanakan," jujurnya.

Oleh karena itu, Ade berharap agar  siswa-siswi itu tetap sekolah di SMAN 2 dan jangan dipindahkan ke swasta karena akan menjadi beban psikologis bagi siswa-siswi tersebut.

"Jika pindah ke swasta maka mereka dibilang anak siluman, ini yang tidak kita terima. Padahal ada bapaknya dan ada mamaknya. Kenapa dibilang anak siluman , kan jadi beban psikologis," tegasnya.

Kalau pemerintah melalui Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak mengakomodir harapan mereka, Ade sebaliknya bertanya kenapa anak-anak itu diterima awalnya. 

Kalau dari awal tidak diterima tidak apa-apa, jadi anak-anak kami tidak terdampak secara psikologis dan pihaknya tidak  membuang uang. 

"Jadi kita tidak ingin anak-anak itu dikatakan siswa siluman, tetapi mereka itu adalah siswa tambahan yang masuk ke SMAN 2. Karena kita pertama masuk kita ikut mendaftar sesuai prosedur dan ikut membayar uang sekolah. Kalau 180 orang siswa kucu-kucu, Siswa siluman itu kalau 20-30 baru bisa dikatakan siswa siluman," bebernya. (Nando)

BERITA LAINNYA
Sabtu, 17 Februari 2018 | 01:25:46
Siswa Bayar Sendiri Biaya Gedung dan Gaji Guru
Kamis, 18 Januari 2018 | 00:12:19
Revolusi Industri 4.0 Pengaruhi Aktivitas Ekonomi
Selasa, 16 Januari 2018 | 00:47:06
SD ST Antonius VI Medan Gelar Pentas Seni Siswa
Jumat, 24 November 2017 | 22:19:27
Puluhan Murid SD Meriahkan Lomba Bercerita Anak
Selasa, 14 November 2017 | 20:48:59
Mulai 2018, Akbid Pemkab Karo Resmi Dikelola Kemenkes RI
BERIKAN KOMENTAR
Top