• Home
  • Pendidikan
  • Kejari Waktobi Minta Diknas Segera Kembalikan Dana BOP PAUD
Sabtu, 23 September 2017 | 13:58:08
Disoal Dugaan Penyelewengan BOP PAUD

Kejari Waktobi Minta Diknas Segera Kembalikan Dana BOP PAUD

Kabid Paud, La Sidi Diultimatum Kejari Wakatobi
Sahwan
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Wakatobi, Jaemuna.
PATROLINEWS.COM, Wakatobi - Kepala Seksi Inteljen (Kasi Intel), Kejari Wakatobi, Rudi minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbu) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) agar segera menyerahkan pengelolaan dan juga mengembalikan dana BOP PAUD langsung kepada satuan PAUD.

Permasalahan BOP PAUD sudah jelas melanggar hukum. Meskipun Kabid Paud, La Sidi mengaku tidak melakukan pemotongan, akan tetapi kegunaan bantuan tersebut tidak tepat sasaran. 

"Sementara kami masih mengumpulkan data. Kalau soal Hukum, itu sudah jelas. Soalnya didalam Permendikbud itu sudah jelas dikatakan bahwa anggaran tersebut dikelola secara utuh oleh satuan PAUD dan tidak boleh ada pemotongan apapun, atau diselewengkan siapapun," terangnya kepada kru Patrolinews.com, Jum'at (22/9/2017).

Untuk itu, Kejaksaan memberikan kesempatan kepada Kabid Paud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , La Sudi, agar segera menyelesaikan hal ini.

"Dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) hari untuk mengembalikan dana BOP PAUD. Jika La Sudi masih bersikeras dengan peryataannya, maka Pihak kejaksaan akan mengambil langkah sesuai dengan UU yang berlaku," tegas Rudi.

Sementara, Kepala Disdikbud Kabupaten Wakatobi, Jaemuna ketika dikonfirmasi kru Patrolinews.com terkait soal pengembalian dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) mengatakan belum memahami permasalahan dugaan penyelewengan itu.

"Nantilah kita lihat, saya akan panggil mereka dulu. Dan akan coba kami menelusuri dan panggil Kepala Sekolahnya, karena saya juga belum terlalu tau soal itu," katanya. 

Sementara soal penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Jaemuna akan mengembalikanya kepada Satuan Kepala PAUD. Sementara pembelanjaan buku dan segala perlengkapan PAUD dibelanjakan oleh Kabid Paud yang bekerja sama dengan CV. Putri Monapa, bukan Kepala Pengelola Satuan Paud. 

"Jadi gini, ini kan masing-masung punya tanggung jawab. Uang yang keluar dari pusat, Dinas Pendidikan itu hanya bertanggung jawab untuk menyalurkanya ke Kepala Sekolah. Kalau dana itu sudah ditransfer ke rekening Kepala Sekolah, maka seluruh tanggung jawab sepenuhnya dan termasuk SPJ, ada di Kepala Sekolah," ungkap Jaemuna.

Menyikapi pernyataan Jaemuna, Budiase, mantan Ketua Gugus UPTD Wangi-wangi, sekaligus Kepala PAUD "Petani Berdasi" mengatakan Kepala Dinas Pendidikan itu "Lempar Batu Sembunyi Tangan", alias lain ngomongannya dulu dan lain ngomongannya sekarang.

"Dinas Pendidikan kemarin pada saat pertemuan di UPTD WangiWangi, mereka mengatakan ini kesalahan. Jadi akan mempertanggungjawabkan sama-sama. Itu kata aman yang dianggap pak Kadis. Tidak boleh lempar batu sembunyi tangan. Kalau lempar batu sembunyi tangan, maaf kita akan sama-sama melompat untuk sembunyi semua," ungkap Budianse. (Wan)

BERITA LAINNYA
Selasa, 14 November 2017 | 20:48:59
Mulai 2018, Akbid Pemkab Karo Resmi Dikelola Kemenkes RI
Selasa, 14 November 2017 | 20:09:06
Pembangunan Kampus II USU Dimulai
Minggu, 12 November 2017 | 19:33:54
Gubsu Minta Setiap SMA Miliki Grup Drum Band
Rabu, 1 November 2017 | 22:33:11
35 Pelajar di Karo Terjaring Operasi Kasih Sayang
Senin, 16 Oktober 2017 | 20:29:38
Gubsu Dukung Aksi Lawan Radikalisme Masuk Kampus
BERIKAN KOMENTAR
Top