• Home
  • Pendidikan
  • Pemkab Wakatobi Diduga Selewengkan Bantuan Pendidikan, Kadis DPPKAD: Itu Tidak Masalah
Selasa, 15 Agustus 2017 | 18:40:41

Pemkab Wakatobi Diduga Selewengkan Bantuan Pendidikan, Kadis DPPKAD: Itu Tidak Masalah

Sahwan
PATROLINEWS.COM, Wakatobi - Pemkab Wakatobi diduga melakukan penyelewengan Dana Bantuan Pendidikan kepada masyarakat berprestasi. Hal itu tampak pada hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan wawancara oleh tim Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan bendahara bantuan dan pihak-pihak terkait. 

Disebutkan, bahwa tidak semua penerima bantuan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Karena dalam pengajuan permohonan oleh penerima bantuan tidak terdapat bukti yang mendukung berupa surat keterangan miskin atau tidak mampu.

Dokumen proposal yang disampaikan calon penerima bantuan melalui hasil temuan BPK tahun 2014 hanya berupa tanda bukti kas dan berita acara pembayaran yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi tanpa melampirkan bukti keterangan tidak mampu. 

Bantuan Pendidikan Berupa Beasiswa S2 ke Belanda oleh seorang perempuan berinisial AS, berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pengajuan bantuan pendidikan dan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial. Diketahui terdapat penerima bantuan pendidikan berupa beasiswa pendidikan S2 oleh AS sebesar Rp215.097.488,00 untuk Program Studi Master Biologi Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan di Radboud University Nijmengen Belanda selama dua tahun. 

Hal itu sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 421 Tahun 2014. Tanggal 25 Juni 2014 yang dinyatakan bahwa bersangkutan merupakan putri daerah berprestasi yang patut untuk diberikan beasiswa pendidikan.

Anehnya, berdasarkan hasil pengujian dokumen pengajuan proposal oleh tim BPK diketahui bahwa yang bersangkutan tidak berdomisili di Kabupaten Wakatobi, tetapi di Kabupaten Bogor. 

Lebih parahnya lagi, dalam dokumen proposal terdapat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Namun pada dokumen surat resmi dari Universitas Radboud Nijmengen Belanda disebutkan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa. 

Dengan demikian AS tidak berhak sebagai penerima bantuan pendidikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Yakni surat keterangan tidak mampu, minimal Indeks Prestasi Kumulatif, sebagai mahasiswa yang berprestasi serta risiko sosial yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan sosial diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh calon penerima bantuan hanya berupa proposal, tanda bukti kas dan berita acara pembayaran tanpa mencantumkan bukti-bukti sebagaimana yang dipersyaratkan. 

Antara lain berupa surat keterangan tidak mampu. Selain itu, proposal yang diajukan menunjukkan adanya kejanggalan, kemiripan yang diragukan kebenarannya dalam hal pengetikan menggunakan huruf yang sama, kalimat, dan sampul serta pengajuan permohonan menggunakan tanggal yang sama bulan Agustus 2014.

Sementara, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), H. Kamalu, saat di konfirmasi oleh awak media ini membantah soal penyelewengan tersebut. Malah mengklaim permasalahan tersebut tidak salah. 

"Iya memang, tapi kan kita telah meyakinkan BPK kalau orang tuanya kan dari sini. Dia itu kan warga masyarakat kita Wakatobi. Memang KTP nya itu bukan dari Wakatobi, tapi kan yang penting dia itu warga kita. Sekarang kedepan itu dalam Perbup itu harus jelas, dan KTP nya itu harus dari Wakatobi," ungkap Kamalu, Selasa (15/8/2017).

Kamalu menambahkan, pada Peraturan Bupati tahun 2014 diperbolehkan penerima Bansos yang memiliki KTP dari luar. "Nda, karena didalam perbupnya kita itu dibolehkan. Dengan keterangan menunjukkan surat sudah lulus itu," katanya. 

Lebih lanjut diketahui bahwa selain 33 mahasiswa taruna penerima bantuan juga diberikan kepada 28 orang mahasiswa kedokteran sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor. 117.c Tahun 2014 tentang Penetapan Mahasiswa Kedokteran dan Besarnya Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2014.

Bantuan tersebut direalisasikan sebesar Rp399.999.600,00 setiap tahun. Bantuan sosial tersebut di atas dilakukan setiap tahun yang diberikan kepada putra putri PNS Golongan IV dan mahasiswa umum sebanyak tiga orang lingkup Kabupaten Wakatobi. Dengan demikian realisasi bantuan sebesar Rp1.055.397.068,00 kepada 123 orang penerima bantuan sosial tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pasal 1 butir (16) yang menyatakan bahwa, "Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.(Wan)

BERITA LAINNYA
Jumat, 24 November 2017 | 22:19:27
Puluhan Murid SD Meriahkan Lomba Bercerita Anak
Selasa, 14 November 2017 | 20:48:59
Mulai 2018, Akbid Pemkab Karo Resmi Dikelola Kemenkes RI
Selasa, 14 November 2017 | 20:09:06
Pembangunan Kampus II USU Dimulai
Minggu, 12 November 2017 | 19:33:54
Gubsu Minta Setiap SMA Miliki Grup Drum Band
Rabu, 1 November 2017 | 22:33:11
35 Pelajar di Karo Terjaring Operasi Kasih Sayang
Senin, 16 Oktober 2017 | 20:29:38
Gubsu Dukung Aksi Lawan Radikalisme Masuk Kampus
BERIKAN KOMENTAR
Top