Jumat, 10 November 2017 | 21:11:59

KNPI Malut Desak Gubernur Hentikan Dana Aspirasi

Fahri
Wakil Ketua Koordinator Belah Negara DPD I KNPI Malut, Rajak Idrus
PATROLINEWS.COM, Ternate - Dewan pengurus daerah (DPD I) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara, meminta pemerintah Provinsi Malut (Gubernur), agar tidak lagi mengakomodir proyek berlabel aspirasi dalam pagu APBD 2018, yang diperuntukkan anggota DPRD yang dinilai hanya menguntungkan oknum tertentu saja.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Koordinator Belah Negara DPD I KNPI Malut, Rajak Idrus kepada Patrolinews.com, Jumat (10/11/2017).

"Saya minta agar gubernur stop akomudir yang namanya proyek aspirasi, karena keberadaan proyek aspirasi hanya menguntungkan anggota DPRD tetapi sangat merugikan bagi masyrakat. KNPI minta segera dihentikan proyek tersebut karena bertentangan dengan UU MD3," katanya.

"Menurut saya proyek aspirasi merupakan proyek yang mencatut nama rakyat dan daerah tapi hanya menguntungkan anggota DPR, dan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,"sambungnya.

Lanjut Jek sapaan akrabnya Rajak Idrus, pihaknya menilai kunjungan kerja seperti masa reses anggota DPRD di daerah pemilihan (Dapil) untuk meresap dan menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian ditindak lanjuti melalui program anggarkan lewat APBD adalah hal yang positif dan konstitusional, tetapi yang menjadi kekeliruan adalah semua usulan aspirasi yang disampaikan hingga pelaksanaan fisik terindikasi dikuasai oleh anggota DPRD.

"Ini sangat keliru, masa anggota DPR pegang proyek ???, Karna menurut saya UU MD3 hanya mengisyaratkan pada kunjungan atau reses dan tindaklanjut di masing masing dapil sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan politis, dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan," tegasnya.

Lanjut Jek, anggota DPRD itu di haramkan untuk mengelola proyek, karena menjadi keterwakilan masyrakat di parlemen harus lebih fokus kepada pengawasan soal kepintingan masyarakat, dan juga berkordinasi dengan dinas terkait agar lebih memprioritaskan program yang bersentuhan dengan masyarakat, bukan malah menciptakan program lalu dianggarkan lewat APBD. 

"saya minta gubernur segera menghentikan program tersebut, karena hanya memperkaya anggota DPR saja, padahal dengan adanya pengesahan PP No 18 itu sudah cukup untuk menambah tunjangan DPR, sehrusnya lebih konsentrasi pada tupoksi sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan masyrakat,"ungkapnya.

Untuk itu pihaknya meminta gubernur agar segera mungkin menhentikan program yang namanya dana aspirasi yang saat ini telah diakomudir pada batang tubuh APBD, hal itu dinilainya arna sangat tidak logis. (Fahri)

BERITA LAINNYA
Senin, 25 Desember 2017 | 19:55:56
Ini Jadwal Muswil IKA PMII-Malut
Minggu, 26 November 2017 | 21:46:59
Pelantikan Ketua DPD KNPI Malut Ditargetkan Akhir 2017
Rabu, 22 November 2017 | 20:16:50
Musda DPD KNPI Malut, Surahman Terpilih Sebagai Ketua
Minggu, 19 November 2017 | 23:56:41
Liga Dangdung Indonesia Diikuti 214 Peserta di Malut
Minggu, 19 November 2017 | 19:49:52
DPD KNPI Malut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua
Minggu, 12 November 2017 | 23:49:03
Ciptakan Rekor Muri, 3500 Peserta Ikuti Senam Maumere
BERIKAN KOMENTAR
Top