Kamis, 9 November 2017 | 19:31:25

Massa Desak Pemerintah Cabut Izin PT Poleko Yubarson

Fahri
BERITA TERKAIT:
PATROLINEWS.COM, Halsel - Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat Kepulauan Obi (FPRKO) menggelar demo meminta agar mencopot Camat Obi Amin Lamania dan mencabut izin PT. Poleko Yubarson yang diduga kuat penyebab terjadinya bencana banjir. Massa yang berjumlah sekira 40 orang itu menggelar aksinya di depan Kantor Camat Obi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Kamis (9/11/2017).

Kordinator Lapangan (Korlap) FPRKO Fisno Lahilidi mengatakan, aksi ini terkait persoalan bencana banjir yang terjadi pada beberapa waktu lalu yang mengakibatkan jembatan penghubung dua desa ambruk total. Bencana yang terjadi itu di duga kuat dikarenakan penggundulan hutan yang dilakukan PT. POLEKO YUBARSONS di puncak gunung dari lima desa, melebihi batas, dan tanpa ada tanggung jawab oleh pihak perusahan.

"Kami mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar membangun jembatan Jikotamo desa Buton di tahun 2018/di APBD Perubahan 2017 tanpa terkecuali dan mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera copot Camat Obi (saudara Amin Lamania), yang tidak ada fungsinya," ungkapnya.

Selain itu, massa juga mendesak Kepala BPBD Halsel untuk segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak korban banjir secara transparan dan meminta pihak berwajib mengusut tuntas dugaan ilegal loging yang dilakukan PT. Poleko Yubarson.

"Cabut Izin PT. POLEKO YUBARSONS, yang diduga kuat sumber banjir di Kepulauan obi. Kepala BPBD HalseI, Iksan Subur juga agar bertanggung jawab atas bencana tersebut, dan merealisasikan bantuan kepada masyarakat yang sudah didata secara transparann. BPBD juga segera membagun jembatan tanggap darurat yang layak bagi Masyarakat. Kami juga mendesak penegak hukum mengusut tuntas, dugaan ilegal loging oleh PT. Poleko Yubarson," teriak Fisno Lahilidi dalam orasinya.

Lanjut Fisno, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan, serta dinas terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana belum memberikan perhatiannya terhadap masyarakat di kepulaauan Obi.

"Hanya pendataan saja yang sudah dilakukan oleh Tim pendataan dari Badan Penanggulangan Bencana, tapi sudah satu tahun ini tidak ada realisasi kepada masyarakat. Pembangunan jembatan tanggap darurat ini pun ini tidak layak padahal anggaranya sebesar Rp.400 juta. Belum lagi dana kerugian masyarakat yang dilanda banjir sampai saat ini, belum ada realisasinya kepada masyarakat oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana. Padahal telah diketahui bahwa perusahan di kepulauan Obi begitu banyak, baik itu perusahan kayu, nikel dan perusahan mutiara, tetapi sampai saat ini pun perusahan tidak ada perhatiannya pada masyarakat Obi, artinya juga selama ini pihak perusahan belum ada transparansi serta pemberian dana CSR, kepada masyarakat disekitar lokasi perusahan," tegasnya.

Oleh karena itu, Fisno mengatakan aksi demo yang dilakukan pihaknya sebagai desakan kepada pemerintah atas keprihatinan yang dialami oleh masyarakat yang terdampak banjir pada waktu lalu. (Fahri)

BERITA LAINNYA
Minggu, 19 November 2017 | 23:56:41
Liga Dangdung Indonesia Diikuti 214 Peserta di Malut
Minggu, 19 November 2017 | 19:49:52
DPD KNPI Malut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua
Minggu, 12 November 2017 | 23:49:03
Ciptakan Rekor Muri, 3500 Peserta Ikuti Senam Maumere
Jumat, 10 November 2017 | 21:11:59
KNPI Malut Desak Gubernur Hentikan Dana Aspirasi
Selasa, 31 Oktober 2017 | 20:19:55
SD IT Insan Tama Ternate Kunjungi BNNP Malut
Selasa, 31 Oktober 2017 | 20:00:50
Penampilan Virzha Pukau Warga Bacan di WIFT 2017
Selasa, 31 Oktober 2017 | 19:55:08
WIFT 2017 Pecahkan Tiga Rekor MURI
Selasa, 31 Oktober 2017 | 18:55:40
Sensasi Spot Mancing Diakui Memuaskan
BERIKAN KOMENTAR
Top