• Home
  • Maluku Utara
  • HCW Dukung Pansus DPRD Malut Telusuri Dugaan 27 IUP Bermasalah
Kamis, 9 November 2017 | 19:29:30

HCW Dukung Pansus DPRD Malut Telusuri Dugaan 27 IUP Bermasalah

Fahri
Wakil Direktur HCW, Rajak Idrus
BERITA TERKAIT:
PATROLINEWS.COM, Ternate - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Corruption Watch (HCW) mendukung dan mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Pansus DPRD Malut dalam rangka menelusuri dugaan 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut).

Demikian dikatakan Wakil Direktur HCW, Rajak Idrus kepada kru Patrolinews.com di Cafe Jarod, Kamis (9/11/2017) terkait adanya dugaan laporan masyarakat masalah pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Saya meminta kepada Pansus jangan lagi memberikan telingga sorga kepada masyarkat Malut tentang kasus izin usaha pertambangan, karena bagi saya teka-teki izin usaha pertambangan yang di keluarkan pemerintah Provinsi Malut adalah kepentingan untuk berinvestasi. Hal itu tidak menguntungkan bagi masyarakat Maluku Utara," ungkapnya. 

Lanjut Jeck sapaan akrab Rajak Idrus lagi, bahwa kasus 27 IUP ini sudah terlalu lama di bicarakan dan menjadi isu sentral di kalangan aktifis dan DPRD Provinsi, bahkan Pemprov sendiri pun tau hal itu. Kalau pun hal ini DPRD sengaja membiarkan maka akan menjadi mosi ketidakpercayaan publik terhadap DPRD. 

Pihaknya menilai ada sekitar 18 IUP yang KPK sendiri pun sudah tau pasti, hal itu didukung dengan adanya rapat kordinasi antara Pemprov Malut dan perwakilan KPK  pada tanggal 26 juni 2017 lalu, dalam pembahasan program pemberantasan korupsi, dan juga membahas tentang 27 IUP. Yang di hadiri oleh Gubernur dan Bupati/Walikota se Provinsi Maluku Utara.

"Itu artinya KPK pun sudah tahu tentang kasus tersebut. Maka saya meminta DPRD segera menindaklanjuti secara hukum, jangan hanya memberikan opini di media massa. karena dalam rapat koordinasi KPK pun sudah memberikan ultimatum kepada pemprov agar segera selesaikan 27 IUP tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan jika hal ini tidak terselesaikan maka saya dapat menyimpulkan bahwa Pemprov tidak mengindahkan dan menghargai instruksi KPK," katanya.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Angket Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah mengancam akan merekomendasikan pencabutan 18 IUP Pertambangan di Maluku Utara yang diduga kuat bermasalah. Pasalnya, dari 27 pemegang IUP yang diundang rapat bersama pansus untuk membahas dugaan dokumen izin bermasalah, hanya 9 pemegang IUP yang hadir dalam rapat tersebut, sementara 18 perusahaan pemegang IUP lainnya tidak hadir dalam rapat yang digelar Pansus pada Rabu (8/11/2017) kemarin.

"Kalau nanti pada undangan ketiga kali tidak hadir, kita rekomendasikan 18 IUP ini harus dicabut, karena diduga kuat bermasalah. Bahkan kita akan laporkan ke KPK bahwa sejumlah perusahaan yang berinvestasi di Maluku Utara tidak ada niat baik," kata Sahril Taher, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara.

Pihaknya menuding penyebab ketidakhadiran 18 perusahaan pemegang IUP merupakan siasat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Malut, Imam Makhdi Hassan dan Kepala Bidang Pertambangan Umum ESDM Malut, Sudara Maftu.

"Hal ini dibuktikan pada rapat kedua ini perusahaan-perusahaan yang alamatnya hanya diketahui kepala dinas dan kepala bidang sampai hari ini tidak mau menghadiri rapat, padahal keduanya sudah menjamin akan menghadirkan seluruhnya," ungkapnya.

Untuk diketahui 18 perusahaan pemenggang IUP yang mangkir dalam panggilan rapat oleh Pansus DPRD diantaranya, PT. HALMAHERA JAYA MINING, CV. ORION JAYA, PT. ORION PAYA, PT. KEMAKMURAN INTI USAHA, PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG, PT. KEMAKMURAN INTI USAHA TAMBANG, PT. KIE RAHA TAMBANG SENTOSA, PT. DEWI RINJANI, PT. WACANA KENCANA MENERAL, PT. GEBE KARYA MANDIRI, PT. BUDHI JAYA MINERAL, PT. MINERAL TROBOS, PT. OBI MAYORA NUSANTARA, PT. HALMAHERA SUKSES MINERAL, PT. MEGA HALTIM MINERAL, PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA, KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG, PT. ORION JAYA. (Fahri)

BERITA LAINNYA
Minggu, 19 November 2017 | 23:56:41
Liga Dangdung Indonesia Diikuti 214 Peserta di Malut
Minggu, 19 November 2017 | 19:49:52
DPD KNPI Malut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua
Minggu, 12 November 2017 | 23:49:03
Ciptakan Rekor Muri, 3500 Peserta Ikuti Senam Maumere
Jumat, 10 November 2017 | 21:11:59
KNPI Malut Desak Gubernur Hentikan Dana Aspirasi
Selasa, 31 Oktober 2017 | 20:19:55
SD IT Insan Tama Ternate Kunjungi BNNP Malut
Selasa, 31 Oktober 2017 | 20:00:50
Penampilan Virzha Pukau Warga Bacan di WIFT 2017
Selasa, 31 Oktober 2017 | 19:55:08
WIFT 2017 Pecahkan Tiga Rekor MURI
Selasa, 31 Oktober 2017 | 18:55:40
Sensasi Spot Mancing Diakui Memuaskan
BERIKAN KOMENTAR
Top