• Home
  • Hukum & Kriminal
  • Masyarakat Desa Durin Tonggal Merasa Dikriminalisasi, Ini Penjelasan Dirkrimum Poldasu
Jumat, 2 Februari 2018 | 20:22:29

Masyarakat Desa Durin Tonggal Merasa Dikriminalisasi, Ini Penjelasan Dirkrimum Poldasu

Nando
Salah satu Surat Panggilan dari Ditreskrimum Poldasu kepada terlapor masyrakat Desa Durin Tonggal.
PATROLINEWS.COM, Medan - Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian memberikan penjelasan atas pemeriksaan 12 orang warga Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon di Desa Durin Tonggal Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang merasa dikriminalisasi pihak Polda Sumut.

Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian kepada para wartawan, Jumat (2/2/2018) menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya karena adanya dasar laporan korban Master Sihotang, Abdul Wahab Yahya, dan korban lainnya pada tahun 2018. Selain itu, semua korban yang melapor memiliki SHGB dan SHM Tahun 2009.

"Alas haknya sudah dicek ke BPN dan itu sah, warganya jelas. Justru masyarakat (terlapor,red) itu hanya mengaku tanah itu dari nenek moyang-nenek moyang, ini menggarap," ujarnya.

Lanjut Kombes Pol Andi Rian lagi bahwa ada dua laporan yang diterbitkan Ditreskrimum Poldasu dengan jumlah pelapor sebanyak 12 orang dan selanjutnya nanti melakukan gelar perkara.

"LP-nya ada 2 dan mencakup korban sebanyak 12 orang. Kan bisa 2 LP nya dan tersangkanya 12 orang. Jadi kalau ada warga yang mengaku-mengaku dari nenek moyang, itu kan susah, jadi harus ada alas hak dong. Dan ini akan kita gelar, lalu kita kirim terus ke Pengadilan," pungkasnya.

Terkait adanya, kesimpulan hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPRD Sumut yang meminta agar Polda tidak melakukan tindakan hukum kepada masyarakat Desa Durin Tonggal karena masih adanya persengketaan dengan PTPN II, Kombes Pol Andi Rian mengatakan pihaknya tidak dapat menyalahkan Pansus Tanah DPRD Sumut karena DPRD Sumut juga mengakomodir kepentingan masyarakat.

"Tetapi juga harusnya melihat fakta. Sedangkan kalau BPN mengatakan tidak tahu tentang sertifikat tanah itu, buktinya BPN yang telah mengeluarkan sertifikat itu. Kita polisi juga tidak mengiyakan sendiri dan kita perlu juga keberadaan BPN untuk mengesahkan itu. Jadi mereka sudah diperiksa, ada keterangannya. BPN menyatakan itu sah dan warganya jelas, asal usul tanahnya jelas," ungkap Kombes Andi Rian menjelaskan. 

Saat ditanyakan apakah sudah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor, Dirkrimum Poldasu itu mengatakan oleh karena itu akan dilakukan gelar perkara dan selanjutnya akan dikirim ke Pengadilan.  

"Sedangkan gelar perkara yang sudah dilakukan untuk menentukan posisi dari pada para tersangka. Untuk jumlah tersangkanya saya belum tahu karena saya tadi tidak menanyakan kepada penyidik," katanya.

Dirkrimum Tutup Mata

Terpisah, Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menerangkan bahwa di semua lahan eks HGU PTPN II kalau sampai ada terbit sertifikat berarti diterbitkan berdasarkan pemalsuan-pemalsuan dokumen. 

Jelas sutrisno lagi, misalnya kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar BPN menerbitkan sertifikat, sementara SKT sendiri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. 

"Berarti polisi menutup mata untuk masalah tersebut, seakan-akan itu tidak masalah. Kalau ada tersangka dari masyarakat justru akan membuka masalah ini akan lebih besar. Gak apa-apa, silakan saja Direktur Kriminal Umum menyatakan seperti itu. Berarti Dirkrimum Poldasu mengabaikan fakta-fakta lain bahwa tanah itu termasuk tanah yang digarap dan dikuasai PTPN II yang proses pembebasannya masih berlangsung melalui Tim B Plus yang telah dibentuk Gubernur lama Rizal Nurdin dan tim yang dibentuk oleh Gubernur Tengku Erry Nuradi juga," pungkasnya.

Sutrisno menegaskan, kalau ada terbit sertifikat di tanah eks PTPN II, mestinya polisi melakukan penyelidikan ke Sertifikat tersebut. Ia juga meminta agar Dirkrimum Poldasu tidak menutup mata atas ada timbulnya sertifikat ditanah eks PTPN II.

"Kalau ada sertifikat yang terbit mestinya polisi mengarah kesana dan ini sudah bolak-balik kita sampaikan ke pihak Poldasu. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat, salah besar Dia (Dirkrimum) karena ditanah itu masih ada sertifikat HGU PTPN II dan kalau pun tidak ada lagi maka akan kembali ke negara. Sedangkan negara belum pernah tanah eks PTPN II itu sampai hari ini. Justru kalau ada sertifikat yang terbit bisa dipastikan itu sertifikat berdasarkan kejahatan yang terstruktur antara kepala desa bersama BPN. Buktinya ada oknum BPN yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) di BPN Deliserdang. 

Apalagi ditanah eks PTPN II, jelas Sutrisno bahwa sudah ada dilakukan patok-patok HGU, artinya polisi tidak ada melakukan pengecekan lokasi karena itu bukti tanah dikuasai oleh PTPN II . 

"Kalau tanah yang dikuasai PTPN II ada 2 kemungkinan yaitu 1. Itu adalah eks HGU dan ke dua tanah yang dikuasai PTPN II tanpa HGU, dan itu praktek-praktek yang dilakukan selama orde baru. Jadi pendekatan Dirkrimum itu jangan didekati lagi gaya-gaya orde baru dimasa reformasi ini," ungkap politisi muda dari F-PDI Perjuangan itu.

Sutrisno juga menegaskan bahwa DPRD Sumut siap untuk buka-bukaan dan akan terus membela masyarakat. 

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon di Desa Durin Tonggal Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara akan melaporkan Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw ke Kapolri. Pasalnya, masyarakat Desa Durin Tonggal merasa dikriminalisasi oleh pihak Poldasu.

Sekretaris Kelompok Tani Desa Durin Tonggal, Rembah Br.Keliat kepada wartawan, Selasa (30/1/2018) mengatakan bahwa kedatangan mereka ke DPRD Sumut meminta petunjuk ke Fraksi PDI Perjuangan karena mereka merasa sudah tertekan atas pemeriksaan terus-menerus yang dilakukan oleh pihak Dirkrimum Polda Sumut.

"Ada sebanyak 12 orang masyarakat petani yang dipanggil Poldasu. Tanggal 26 Jan sebanyak 6 orang, 30 Januari sebanyak 3 orang dan tanggal 31 Januari sebanyak 3 orang, termasuk saya," ujarnya.

Atas pemanggilan itu, Rembah Br. Keliat mengatakan pihaknya merasa tertekan dan terintimidasi. 

Anehnya,lanjut Rembah lagi, waktu mereka mempertanyakan dasar pemanggilannya itu ke Poldasu, pihak poldasu tidak mampu menunjukkan sertifikat dari pelapor yakni Master Sihotang dan Abdul Wahab Yahya.

"Saat kami meminta polisi untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah pelapor, Penyidik Kompol Efendi Tarigan selalu berdalih dan menyuruh kami meminta  kepada penyidik Brigadir Jefriandi Silaban  Dan Pak Jefriandi Silaban juga mengelak dan selalu mengatakan tunggu dulu. Kami menilai polisi tidak memiliki sertifikat itu juga," terangnya. (Nando)

BERITA LAINNYA
Rabu, 21 Februari 2018 | 19:53:17
Beraksi Pagi Buta, Seorang Jambret Ditangkap Polisi
Rabu, 21 Februari 2018 | 19:21:23
Spesialis Bongkar Rumah Diciduk Polisi
Kamis, 15 Februari 2018 | 22:42:02
177 Prajurit Bintara Remaja TNI AD Dilantik
Rabu, 14 Februari 2018 | 22:54:26
Cekcok Mulut, Dua Supir Angkot Rahayu Adu Jotos
BERIKAN KOMENTAR
Top