• Home
  • Hukum & Kriminal
  • Barapaksi Laporkan Dugaan Fiktif Pengadaan Merchandise Senilai 3,5 Miliar Disbudpar Sumut ke Kejagung
Kamis, 11 Januari 2018 | 22:25:18

Barapaksi Laporkan Dugaan Fiktif Pengadaan Merchandise Senilai 3,5 Miliar Disbudpar Sumut ke Kejagung

Nando
Direktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi Otti Batubara.
PATROLINEWS.COM, Medan - DPP Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi) akan melaporkan pengadaan Merchandise senilai Rp.3.5 miliar diduga fiktif di Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Sumatera Utara ke Kejaksaan Agung (Kejakgung) Republik Indonesia di Jakarta pada Jumat (12/1/2018).

Demikian dikatakan Direktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi Otti Batubara kepada awak media ini, Kamis (11/1/2018).

"Saya hari ini, pukul 13.00 Wib akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan pengadaan Merchandise senilai 3,5 miliar yang kita duga fiktif alias tidak dikerjakan itu langsung ke Kejagung pada besok hari," ungkap Otti saat ditanya tindaklanjut atas temuannya.

Lanjutnya, pelaporan itu dilakukan langsung ke Kejagung dikarenakan pihaknya tidak mempercayai komitmen pihak hukum di Sumatera Utara dalam memberantas pelanggaran penggelapan uang negara.

Oleh karena itu, lanjut Otti, Ia berharap laporan itu nantinya dapat segera diproses pihak Kejagung RI. "Jumat besok akan kita tunjukkan bukti bahwa kita sudah melaporkan ke Kejagung," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadaan Merchandise Eksklusif, Executive Gift Goods senilai Rp 3,5 miliar di Dinas Pariwisata Sumatera Utara yang bersumber dari APBD T.A 2017 diduga fiktif, akan diproses secara hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) jika ada masyarakat yang memberikan laporan.

Hal itu dikatakan Kasipenkum Humas Kejatisu Sumanggar Siagian SH saat dikonfirmasi kru Patrolinews.com diruangan Kantor Kejatisu, Medan, Senin (8/1/208).

"Jika ada laporan yang masuk ke Kejatisu tentang dugaan pengadaan Merchandise Eksklusif, Executive Gift Goods senilai Rp 3,5 miliar di Dinas Pariwisata Sumatera Utara yang bersumber dari APBD T.A 2017 tersebut, maka akan bisa kami proses secara hukum," ujar Sumanggar kepada PATROLINEWS.COM diruangannya, Senin (8/1/18).

Lanjut Sumanggar lagi mengatakan, bahwa temuan ini seharusnya bisa segera dibuat laporan jika benar terbukti ada dugaan fiktif tentang pengadaan tersebut.

"Segera buat laporan jika hal ini ada dugaan fiktif," ucapnya lagi.(Nando)

BERITA LAINNYA
Senin, 15 Januari 2018 | 23:43:07
Tergelincir ke Sungai, Sinar Sinaga Tewas Terbawa Arus
Selasa, 9 Januari 2018 | 23:49:30
Korban Tabrak Lari, Nenek Ini Meninggal Ditempat
Selasa, 9 Januari 2018 | 23:37:32
49 Paket Sabu dan Seorang Pengedar Diamankan Polisi
Selasa, 9 Januari 2018 | 23:36:28
Rutan Kabanjahe Over Kapasitas
Senin, 8 Januari 2018 | 23:49:00
Lapas Kabanjahe Pindahkan 20 Napi ke Medan
BERIKAN KOMENTAR
Top