Jumat, 11 Agustus 2017 | 22:53:45

Terungkap, Biaya Study Banding 2 Miliar Gunakakan Alokasi Dana Desa

Anita
Kapolres Tanah Karo AKBP Rio Nababan, Sik melalui Kasium Aiptu Yoyon menerima laporan pengaduan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, Sarjana Ginting.
PATROLINEWS.COM, Karo - Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo akhirnya secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana ADD untuk studi banding senilai Rp 2 milyar langsung kepada Kapolres Tanah Karo AKBP Rio Nababan melalui Kasium Aiptu Yoyon, Kamis (10/8/20147) di Mapolres Karo, Jalan Veteran Kabanjahe.

"Sesuai perintah UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU No 31/1999 jo UU No 20/  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan studi banding para Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa Kabupaten Karo ke Kota Bandung pada Agustus-November tahun lalu harus diusut sampai tuntas. Sebelumnya juga kegiatan studi banding itu mendapat sorotan tajam dan kritikan pedas dari sejumlah kalangan masyarakat sangat beralasan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, Sarjana Ginting kepada sejumlah wartawan di Mapolres Karo usai melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp 2 Milyar ke Kapolres Tanah Karo. 

Sarjana Ginting juga menegaskan sesuai nawa cita dan instruksi Presiden Jokowi memajukan Indonesia dari desa, tidak boleh anggaran dana desa dipotong dengan dalih ataupun modus pelatihan atau studi banding.

Banyak kejanggalan penggunaan dana ADD untuk studi banding, diantaranya, kenapa saat pembahasan anggaran, dana pelatihan Pj kepala desa ke Bogor, Lembang dan Bandung tidak muncul, namun saat evaluasi APBDes tiba-tiba dana pelatihan Pj kepala desa dimasukkan. 

"Yang menjadi pertanyaan, apa payung hukumnya, siapa yang mengkoordinir. Nah ini artinya perencanaannya tidak matang, patut diduga ada maksud oknum tertentu untuk meraup keuntungan diri sendiri maupun kelompoknya. Yang lebih mengherankan lagi, yang tidak jelas tersebut masih saja luput dari pengawasan, lantas mana fungsi kontrol di daerah ini, tegas Sarjana Ginting. 

Sungguh sangat disesalkan, study banding yang menyedot angaran Rp2 miliar yang bersumber dari APBDes masing masing desa itu dilaksanakan disaat Kabupaten Karo sangat-sangat membutuhkan suntikan dana untuk percepatan pembangunan, apalagi ditengah bencana erupsi Sinabung yang berkepanjangan. Sudah jelas, satu bentuk pemborosan APBDes, tidak memberikan hasil atau manfaat yang positif dan berarti, baik bagi Pemerintah Desa (Pemdes) maupun untuk masyarakat di desa, lontarnya. 

"Seharusnya keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran," tegasnya

Anehnya lagi, tanggal 20 Desember 2016 lalu, atau dua minggu setelah studi banding, calon kepala desa terpilih dilantik Bupati Karo. Nah, kenapa ngotot membawa 200-an Pj kepala desa studi banding yang dua minggu setelahnya kembali ke habitatnya.

Untuk itu, sambung Sarjana Ginting lagi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo maupun Inpektorat Kabupaten Karo harusnya dari awal tidak boleh tinggal diam. Mereka harus bergerak cepat, menginvestigasi dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa. Supaya kedepan tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang main-main dengan dana desa. Artinya ada shock therapy bagi oknum kepala desa agar tidak menyalah gunakan dana ADD di Kabupaten Karo. Itu pesannya laporan pengaduan kita ini, ucap Sarjana Ginting.

Keberangkatan 200-an Pj Kepala Desa se Kabupaten Karo terdiri dari tiga gelombang, yakni gelombang pertama sekitar 41 orang, gelombang kedua, 90 orang dan gelombang ketiga 71 orang. Anggaran kegiatan itu dibiayai APBDes masing-masing, yang bersumber dari ADD dan dana bagi hasil pajak. "Biaya, Rp 10 juta per orang, dengan rincian, Rp 5 juta untuk tiket pulang pergi dan Rp 5 juta biaya pelatihan selama empat malam lima hari di Subang, Bogor dan Lembang," paparnya.

Ketika Kapolres Tanah Karo AKBP Rio Nababan, Sik dikonfrmasi melalui Kasium Aiptu Yoyon, membenarkan laporan pengaduan Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo terkait dugaan penyimpangan dana ADD untuk studi banding sudah diterima pihaknya. "Secepatnya akan diberikan kepada Kapolres Tanah Karo untuk diusut sampai tuntas," ucapnya. (Anita)

BERITA LAINNYA
Minggu, 10 Desember 2017 | 22:24:25
Pelaku Pencurian Toko Terekam CCTV
Kamis, 7 Desember 2017 | 21:45:25
FKUB Sumut Gelar Dialog Umat Beragama
Selasa, 5 Desember 2017 | 22:54:41
Penemuan Tulang Tengkorak Gegerkan Warga Ponorogo
Selasa, 5 Desember 2017 | 08:28:51
Cipayung Plus Sumut Tolak Pengesahan R-APBD 2018
Selasa, 28 November 2017 | 22:52:54
Main Judi KIM, Marudut Diringkus Polsek Pakkat
Rabu, 22 November 2017 | 22:26:18
Konsumen Bandar Sabu Pasar XII Diciduk Polisi
BERIKAN KOMENTAR
Top