Iklan bank sumut
Kamis, 15 Juni 2017 | 23:02:35

KPK Sambangi DPRD Sumut, Kegiatan Penilaian Integritas Tertutup

Fernando
PATROLINEWS.COM, Medan - Kedatangan tim supervisi KPK dalam rangka Penilaian Integritas (Integrity Assessment) yang dilakukan oleh Tim Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dilakukan secara tertutup di ruang Banggar Gedung DPRD-SU Kamis (15/6/2017) sekira pukul 08.00 Wib.

Rapat tertutup yang dilakukan oleh KPK tersebut,  mengundang banyak tanda tanya. Apalagi wartawan juga dilarang masuk untuk melakukan peliputan dalam mengemban tugas-tugas jurnalistiknya sesuai amanah UU Pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Ketua DPRD-SU yang dipertanyakan tentang rapat tertutup ini mengatakan, kalau rapat tertutup itu merupakan permintaan KPK bukan keinginan DPRD-SU.

Informasi yang dihimpun awak media ini, mewakili KPK turut hadir Fungsional Direktorat Litbang Kedeputian Pencegahan KPK Aida Ratna Zulaiha dan Chandra. 

Sementara dari bahas selebaran Penilaian Integritas yang dibagikan kepada anggota DPRDSU dijabarkan berdasarkan pengalaman responden internal terkait perilaku korupsi melalui budaya organisasi masih dialami praktek percaloan mencapai 13%, perintah menyimpang 17%, menerima gratifikasi/suap 17% dan menerima honor tidak resmi sekitar 3%. 

Untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia didapatkan, masih dilakukannya keistimewaan rekrutment sebanyak 30/%, pemberian hadiah promosi dan mutasi (promut) 13%.

Sedangkan ditinjau dari integritas eksternal, masih saja banyak pegawai menerima suap yang persentasenya mencapai 27%, meminta uang 3%, meminta pasilitas 3% maupun memberi hadiah/gratifikasi  3%.

Dari sisi anggaran terjadi penyelewengan anggaran 27%, penyelewengan PBJ 13%, murk-up 3% anggaran tidak sesuai perencanaan 10%, proyek fiktif 7%, penyelewengan perjalanan dinas 17%, penyelewengan bansos atau hibah 100% serta pemotongan honor 10%.

KPK menyimpulkan, fenomena dan potensi korupsi masih terjadi di DPRD-Sumut yang dipicu oleh sejumlah oknum. 

Oleh karenanya KPK mengharapkan, DPRD-SU dapat mengembangkan rencana tindak lanjut dan melaksanakannya dalam rangka pembagunan integritas DPRD-SU.

Usai penilaian integritas yang dilakukan KPK, Anggota DPRSU Sutrisno Pangaribuan ST yang dimintai tanggapannya atas kedatangan KPK mengatakan bahwa Ketua DPRD-SU, salah mengartikulasikan surat dari KPK yang pada rapat Paripurna kemarin yang mengumumkan anggota Dewan harus hadir untuk menandatangani fakta integritas dengan KPK, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 

Padahal nyatanya, kedatangan KPK seharusnya untuk menindak-lanjuti maupun melakukan penilaian integritas terhadap Sektetariat DPRD-SU atas kinerjanya selama 12 bulan bukan kepada Pimpinan dan anggota DPRD-SU. 

"Seharusnya Dewan tidak diharuskan menghadiri rapat ini, mengingat penilaian itu diperuntukkan bagi Sekwan dan kinerja Staff DPRD-SU," ujarnya. (Nando)

Sutrisno juga malah menyesalkan bahwa kegiatan penilaian integritas yang dilakukan KPK seharusnya tidak perlu tertutup karena akan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat.(Nando)

BERITA LAINNYA
Kamis, 19 Oktober 2017 | 23:59:36
Dua Toko Semi Permanen Dilalap Sijago Merah
Kamis, 19 Oktober 2017 | 23:55:12
Tiga Jabatan Perwira Polres Asahan Diserah Terimakan
Kamis, 19 Oktober 2017 | 23:49:14
Dilarang Berjualan, PKL Tikam Satpam ALS Hingga Tewas
Kamis, 19 Oktober 2017 | 00:21:42
Jadi Bandar Sabu, Oknum Polri Diciduk Polsek Helvetia
Rabu, 18 Oktober 2017 | 23:29:41
Tabrak Lari, Ibu Meninggal dan Anak Luka Berat
Senin, 16 Oktober 2017 | 22:06:02
Bawa 1 Kg Ganja, Ayah dan Anak Asal Agara Gol
Kamis, 12 Oktober 2017 | 21:20:44
Pickup Mitsubishi Tabrak 2 Pejalan Kaki hingga Tewas
BERIKAN KOMENTAR
Top