• Home
  • Hukum & Kriminal
  • Mantan Bupati Kepulauan Sula Dituntut 5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum : Ini Adalah Konspirasi Hukum
Selasa, 2 Mei 2017 | 21:29:15
Kasus Korupsi Pembangunan Masjid Raya Sanana Tahun 2006-2008

Mantan Bupati Kepulauan Sula Dituntut 5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum : Ini Adalah Konspirasi Hukum

Budhyn
Kuasa Hukum Wa Ode Nurjainab (tengah)
BERITA TERKAIT:
PATROLINEWS.COM, Ternate - Terdakwa mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus (AHM) dituntut dituntut 5 Tahun Penjara dan denda sebesar Rp200 juta atas keterlibatannya dalam kasus korupsi Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2006-2008.

Dalam sidang lanjutan kasus Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2006-2008 yang dipimpin Hakim Ketua Hendiri Tobing itu,  memasuki sidang ke XIV pembacaan tuntutan oleh Ivan Damanik Kordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ternate, Selasa (2/5/2017) Siang tadi.

Namun, tuntutan tersebut tidak di terima oleh sejumlah Kuasa Hukum AHM, Wa Ode Nurjainab. Dirinya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat keliru pada saat membacakan tuntutan terhadap klain kami.

Menurut Wa Ode Nurjainab, tuntutan JPU tidak berdasarkan Fakta persidangan perkara Masjid Raya Sanana dengan jumlah saksi yang begitu banyak tidak satupun yang menyebut keterlibatan mantan Bupati Kepulauan Sula.

"Sekali lagi bahwa Jaksa Keliru. Tuntutan JPU diduga ada kesengajaan dalam merekayasa fakta.Bagaimana mungkin Laporan Polisi 21 November 2011 sementara pemeriksaan sudah dilakukan jauh sebelum Laporan Polisi pada bulan Agustus 2011 sudah muncul Pemeriksaan. Bagimana logika JPU jika Ahli Pemeriksaan Konstruksi itu bukan Ahli dan hasil pemeriksaan ditelan secara mentah-mentah oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini adalah konspirasi Hukum," jelas Wa Ode.

Lanjut Wa Ode, Tuntutan Jaksa dalam persidangan ini tidak sesuai Fakta Hukum dalam persidangan, Fakta Hukum yang sesungguhnya terekam dalam rekaman KPK dan Komisi Yudisial. Kami dari kuasa hukum AHM tegaskan kepada Jaksa Penutut Umum (JPU) Harus membuka rekaman KPK agar bisa mengambil kesempulan dalam pengambilan konsep tuntutan.

"Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus independen dalam persidangan perkara masjid raya sanana, untuk itu JPU harus buktikan fakta yang sesungguhnya sesuai sidang pertama hingga hari ini, kami akan buktikan Fakta sidang berdasarkan dengan Rekaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial", tegasnya.

Wa Ode mengakui dari awal sidang perkara Masjid Raya Sanana kami tidak klarifikasi lewat media massa akan tetapi wartawan juga tahu fakta persidangan, tidak ada saksi ataupun ahli yang memberatkan klien kami.

"Media harus memuat fakta itu, karena tidak ada keterlibatan mantan Bupati Kepulauan Sula dalam pembangunan masjid raya, semua saksi mencabut BAP Polisi, Cakra Pawane yang dijadikan Ahli juga mengakui Bahwa saya (Cakra) bukan Ahli Konstruksi akan tetapi polisi yang memaksa Cakra sebagai Ahli Konstruksi, ini melanggar hukum dan itu salah," pungkasnya lagi.

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu Penasehat Hukum terdakwa yakni Bahtiar Jalaludin bahwa Bapak Ahamd Hidayat Mus tidak bersalah. 

"Keterangan saksi ahli yang di ajukan oleh JPU dalam persidang mengatakan bahwa Bapak AHM tidak masuk dalam oraganisi pengadaan barang dan jasa, kalaupun ada kesalahan dalam prosedur yang bertanggung jawab adalah Panitia pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas PU Bahtiar. Dalam hal pelaksanaannya yang bertanggungjawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan, Pengawas dan Kontraktor," ungkapnya. (Budhyn)

BERITA LAINNYA
Sabtu, 24 Juni 2017 | 16:05:40
Juru Parkir Liar Luput dari Ops Premanisme
Sabtu, 24 Juni 2017 | 11:52:59
K2YD Sejajaran Poldasu Amankan 135 Tersangka
Sabtu, 24 Juni 2017 | 11:44:01
Kapolres Pelabuhan Belawan Beri 7 Tips Mudik Aman
BERIKAN KOMENTAR
Top